LINIMASSA.ID, TANGSEL – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan memastikan bahwa tahapan persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Banten di Tangsel 2026 terhambat akibat surat pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) belum tuntas.
“Terkendala pasti. Cabor juga sudah pada nunggu, makanya ini saya lagi ngurusin nih supaya cepat bisa selesai SPJ-an,” ujar Pilar, Kamis (10/9/2026).
Pilar melanjutkan, penyelesaian SPJ menjadi salah satu syarat penting agar penganggaran berikutnya dapat segera dicairkan.
Kata dia, proses pemeriksaan dan penyelesaian SPJ KONI saat ini masih berjalan di Inspektorat.
“Masih berproses terus, jadi memang kami persilakan Inspektorat untuk melanjutkan peng-SPJ-an ya bersama teman-teman KONI, supaya penganggaran berikutnya bisa segera dicairkan,” sebutnya.
Menurutnya, pemerintah tidak menetapkan batas waktu khusus selain meminta proses tersebut diselesaikan secepatnya.
Sebelumnya, seluruh cabor dan pengurus KONI yang berkaitan dengan penerimaan hibah telah dikumpulkan untuk membahas penyelesaian pertanggungjawaban.
Pilar menegaskan, anggaran berikutnya baru dapat kembali dianggarkan setelah SPJ sebelumnya dinyatakan selesai dan clear.
“Begitu SPJ-nya sudah selesai, sudah clear, ya sudah kita nanti anggarkan lagi,” katanya.
Kata Pilar, Pemerintah Kota Tangsel juga telah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten terkait persoalan tersebut.
“Menurut BPKP juga peng SPJ annya diperbaiki, Pak Wakil, supaya nanti pas terakhir semuanya rapi tuh, jangan sampai nanti ada temuan di terakhir. Jadi diselesaikan semuanya dari sekarang,” paparnya.
Di tengah proses penyelesaian SPJ yang belum tuntas, Pemkot Tangsel juga tengah menyiapkan opsi lain agar aktivitas pembinaan olahraga dan persiapan Porprov tidak semakin terganggu.
Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Jika memungkinkan, pengelolaan anggaran selanjutnya dapat dilakukan langsung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Tangsel.
“Ada kemungkinan NPHD-nya diubah supaya diambil lagi sama Dinas Pemuda Olahraga, langsung dikelola tuh buat pemberian untuk cabor-cabor yang lainnya. Itu solusi solusi kedua,” sebutnya.
Namun, terkait kemungkinan perubahan NPHD tersebut, Pemkot Tangsel masih melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pilar menegaskan, persoalan NPHD tidak berkaitan dengan pergantian Ketua KONI. Menurutnya, mekanisme pergantian atau kepemimpinan KONI merupakan urusan internal organisasi.
“Kami hanya berbicara bagaimana anggaran yang sudah dikeluarkan bisa dipertanggungjawabkan secara baik dan benar,” tegasnya.
Pilar juga membantah adanya anggapan bahwa cabang olahraga belum mendapatkan dana pembinaan dari anggaran tahap pertama sebesar Rp12 miliar. Menurutnya, dari anggaran tersebut terdapat alokasi untuk pengelolaan KONI sekaligus pembinaan cabor. Bahkan, sebanyak 31 cabor disebut telah menerima dana yang ditransfer langsung.
“Sudah dapat. Yang kemarin dikumpulkan itu 31 cabor. Yang dapat salah satunya dari Rp12 miliar itu, ada buat pengelolaan KONI, ada buat cabor,” ujarnya.
Karena dana telah disalurkan, Pemkot Tangsel kini meminta masing-masing cabor segera menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaannya. Pendampingan pun dilakukan agar penyusunan SPJ sesuai dengan ketentuan.
Dispora Tangsel bersama Inspektorat disebut telah turun langsung untuk mendampingi KONI dan cabor dalam proses tersebut.
“Makanya kemarin kita langsung dari Dispora, bukan hanya KONI saja, tapi Dispora langsung turun bersama Inspektorat supaya pertanggungjawabannya sesuai dengan peruntukannya,” kata Pilar.(KO/RED)
