linimassa.idlinimassa.id
  • News
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Bisnis
  • Gaya Hidup
  • Khazanah
  • Berita Video
Reading: Pemprov Banten Dirikan Pusat Koordinasi Program MBG
linimassa.idlinimassa.id
  • News
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Bisnis
  • Gaya Hidup
  • Khazanah
  • Berita Video
Cari di sini
  • News
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Bisnis
  • Gaya Hidup
  • Khazanah
  • Berita Video
Punya akun? Sign In
Follow US
  • Disclaimer
  • Privacy
  • Redaksi
  • Info Iklan
© 2023 linimassa.id. Designed by dezainin.com
linimassa.id > Indeks > News > Pemprov Banten Dirikan Pusat Koordinasi Program MBG
News

Pemprov Banten Dirikan Pusat Koordinasi Program MBG

Andra
5 Agustus 2026
Share
waktu baca 2 menit
Program MBG
Gubernur Banten Andra Soni menerima Kepala KPPG Jakarta Wilayah Jakarta-Banten Ida Wahyuni terkait Program MBG di Gedung Negara Provinsi Banten, Selasa (4/8/2026).
SHARE

SERANG, LINIMASSA.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membentuk Pusat Informasi dan Koordinasi Program MBG atau Makan Bergizi Gratis.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat dukungan daerah terhadap salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa Pemprov Banten akan menjalankan peran sebagai koordinator, fasilitator, dan pengawas Program MBG.

Pemerintah daerah tidak akan terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional Program unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran ini.

“Di daerah sangat mendukung Program MBG. Kami bukan berpikir kami mendapat apa, tetapi apa yang bisa kami bantu,” ujar Andra saat menerima Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jakarta Wilayah Jakarta-Banten Ida Wahyuni di Gedung Negara Provinsi Banten, Selasa, 4 Agustus 2026.

Menurutnya, pembentukan pusat informasi dan koordinasi tersebut menjadi upaya untuk mempererat kerja sama antara Pemprov Banten dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pusat Koordinasi Program MBG

Sinergi itu diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Program MBG agar berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Andra menekankan bahwa urusan teknis, termasuk proses penyediaan makanan, tetap berada di luar kewenangan pemerintah daerah.

“Kami pastikan tidak akan ikut dalam konteks operasional. Tetapi kami akan menjalankan tugas dan fungsi kami untuk memastikan keterlancaran program. Sebaik apa pun kebijakan, pengawasan tetap diperlukan agar implementasinya berjalan dengan baik,” katanya.

Ia berharap komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai hambatan yang muncul selama pelaksanaan Program MBG diharapkan dapat segera ditangani.

- Advertisement -
Ad imageAd image
Bagikan tulisan ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print

Terkini

Kepala SPPG di Banten
BGN Pecat 10 Kepala SPPG di Banten, Identitas dan Wilayah Penugasan Belum Diungkap
News
Tambang di Bojonegara
Aktivitas Tambang di Bojonegara Diduga Merambah Cilegon, Langgar Perda RTRW
News
Kecamatan di Banten
55 Kecamatan di Banten Alami Krisis Air Bersih
News
Kecamatan di Banten
Kekeringan di Lebak Meluas, BPBD Dorong Peningkatan Status Menjadi Tanggap Darurat
News
Tambang ilegal
21 Lokasi Tambang Ilegal Ditertibkan di Banten, Moratorium Perizinan Tetap Berlaku
News
linimassa.idlinimassa.id
Follow US
© 2023 linimassa.id. Designed by dezainin.com
  • Disclaimer
  • Privacy
  • Redaksi
  • Info Iklan