LINIMASSA.ID – Pemerintah Kota Tangerang Selatan atau Pemkot Tangsel menjadi pilot project dan percontohan integrasi data objek pajak dengan data pertanahan melalui Sistem Integrasi Geospasial Informasi Pajak dan Pertanahan (SISGITA).
Kini, program itu telah resmi diadopsi dan akan diterapkan di 60 daerah kabupaten kota di Indononesia setelah simbolis MoU di Kantor Pusat Pemkot Tangsel, Senin, 21 September 2026.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, selama ini data pajak tidak selalu mengikuti perubahan kondisi bidang tanah.
Misalnya, tanah yang tercatat sejak lama kemudian telah dibagi karena warisan atau bertambah akibat pembelian bidang lain, tetapi data pajaknya masih menggunakan informasi lama.
“Jadi ada dua produk hukum MoU antara saya sebagai Kepala Daerah dengan para kepala daerah yang lain yang diundang 60 daerah,” kata Benyamin.
Benyamin menjelaskan, melalui sistem tersebut, data nomor objek pajak (NOP) akan dipadankan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) yang tercatat di Kantor Pertanahan. Dari pemadanan itu, pemerintah dapat melihat apakah luas bidang tanah yang tercatat dalam data pajak masih sesuai dengan kondisi bidang tanah berdasarkan pengukuran dan sertifikat terbaru.
“Intinya adalah menggabungkan dan mengintegrasikan antara peta objek pajak dengan peta induk bidang,” terangnya.
Perubahan tersebut kemudian dapat berpengaruh terhadap pengenaan pajak. Jika sebuah bidang tanah ternyata mengalami pemecahan, penggabungan, perubahan kepemilikan, atau perubahan luas, data perpajakannya dapat diperbarui berdasarkan informasi pertanahan yang lebih mutakhir.
Benyamin menuturkan, salah satu persoalan yang hendak ditangani adalah kondisi ketika sertifikat tanah sudah berganti pemilik, tetapi data SPPT masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya.
Dengan integrasi tersebut, pemilik yang tercantum dalam sertifikat dapat diketahui dan selanjutnya dihubungi untuk memperbarui nama dalam SPPT.
Selama ini, kata Benyamin, perubahan nama pada SPPT cenderung bergantung pada keaktifan wajib pajak mengurusnya. Dengan sinkronisasi data pertanahan dan pajak, perubahan tersebut diharapkan dapat lebih mudah teridentifikasi oleh pemerintah.
Persoalan serupa juga dapat terjadi pada kawasan perumahan. Sertifikat induk bisa saja sudah tersedia, sementara data PBB belum dipecah sesuai bidang-bidang tanah yang telah menjadi milik masing-masing warga.
Untuk menangani temuan-temuan tersebut, Pemkot Tangerang Selatan telah membentuk satuan tugas yang melibatkan Bapenda dan Kantor Pertanahan.
“Sudah ada (satuan tugasnya). Ketuanya Kepala Bapenda, Wakil Ketuanya Kepala Kantor Pertanahan, dan seterusnya,” paparnya.
Meski menggunakan sistem digital, SISGITA bukan aplikasi yang secara langsung digunakan masyarakat untuk mengurus pajak atau sertifikat.
Menurut Benyamin, sistem tersebut merupakan instrumen pemerintah untuk mengintegrasikan dua sumber data. Masyarakat akan merasakan manfaatnya melalui data pajak dan pertanahan yang lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Data yang sebelumnya bersumber dari dokumen lama seperti girik atau letter C dapat dibandingkan dengan data hasil pengukuran bidang tanah yang telah bersertifikat.
Pengembangan sistem juga diarahkan menuju pemetaan tiga dimensi. Dengan teknologi tersebut, pemerintah nantinya tidak hanya dapat mengetahui luas bidang tanah, tetapi juga keberadaan dan volume bangunan di atasnya.
“Bahkan bpn punya sampai luas ruangannya, di dalam ruangannya itu ada ruang-ruangan apa saja, itu bisa kita ketahui,” sebutnya.
Benyamin menegaskan, implementasi SISGITA tidak hanya melibatkan Tangerang Selatan. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Tangsel mengundang 60 daerah untuk menandatangani kesepakatan dan kerja sama terkait integrasi data pajak dan pertanahan.
Solusi Atasi Masalah Data Pajak dan Pertanahan
Sementara, Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo mengatakan persoalan ketidaksinkronan data pajak dan pertanahan bukan hanya terjadi di Tangerang Selatan.
Menurut dia, sinkronisasi NOP dengan NIB merupakan salah satu upaya untuk mengurai persoalan yang kerap muncul dalam penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Ini bagian dari langkah solusi paling tidak untuk menyelesaikan permasalahan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari BPHTB dan nanti ke PBB-P2. Karena ada setelah NIB dan NOP sinkron, akan disinkronkan juga masalah Zona Nilai Tanah dengan NJOP,” ungkapnya.
“Target output, target outcome-nya memberikan apa, kemanfaatan bagi semua pihak. Masyarakat mendapatkan manfaatnya. Aplikasi hanya tools, hanya alat untuk memfasilitasi supaya pendataan ini, sinkronisasi data ini bisa dibaca semua orang,” tambah Teguh. (KO/RED)
