linimassa.id – Bangsa Indonesia diharapkan memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwasannya Pemilu merupakan proses mencari pemimpin yang baik.
Harapan itu disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD saat jadi narasumber dalam simposium bertajuk “Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama”.
“Harus dicamkan, pemilu adalah proses mencari pemimpin dan wakil rakyat yang baik,” ujar Mahfud di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Dengan demikian, lanjut dia, penyelenggaraan pemilu bukan ditujukan untuk mengalahkan pihak tertentu.
Mahfud mengatakan Pemilu di Indonesia sudah seharusnya diselenggarakan secara damai.
Guna hasilkan pesta demokrasi yang damai, menurut Mahfud, maka pemilu harus dilangsungkan dengan mengedepankan sejumlah asas.
Yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Hasil pemilu juga harus diterima segenap bangsa Indonesia sebagai keputusan rakyat.
“Hasilnya, harus diterima bersama sebagai keputusan rakyat,” ucap Menkopolhukam.
Di samping itu, Mahfud MD mengingatkan agar jangan menjadikan rumah ibadah dan tempat pendidikan untuk lakukan politik praktis.
Politik praktis di sini yakni politik yang mengarahkan massa untuk memilih, mendukung, atau berpihak pada sosok tertentu.
Mahfud menilai, jika politik praktis dilakukan di tempat ibadah, maka dampaknya bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat.
“Kalau politik praktis, jangan di masjid, jangan di pesantren, jangan di gereja. Karena politik praktis pilihan yang beda-beda di antara setiap orang.”
“Kalau dikampanyekan di masjid, gereja, dan sebagainya menimbulkan perpecahan. Tapi kalau ceramah politik yang baik di gereja, masjid, itu boleh,” kata dia, Selasa (21/3/2023).
Menkopolhukam berpendapat, ceramah politik yang boleh dilakukan di rumah ibadah dan tempat pendidikan yang bernuansa inspiratif.
Seperti politik kebangsaan, kenegaraan, kemanusiaan, dan kerakyatan.
“Saya katakan tadi, berceramah agama, berceramah politik di masjid atau di gereja atau di pesantren boleh apa tidak? Boleh.”
“Asal politik kebangsaan, politik kenegaraan, politik kemanusiaan, dan kerakyatan,” ujar Menkopolhukam Mahfud MD.
