CILEGON, LINIMASSA.ID – Kasus dugaan korupsi Program MBG yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menuai perhatian dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa.
Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Cilegon (PP IMC) meminta agar proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat daerah.
Ketua PP IMC, Ahmad Maki, menilai aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut terkait dugaan korupsi Program MBG, tidak hanya berfokus pada pejabat di tingkat pusat.
Menurutnya, pemeriksaan juga harus mencakup pengelola dapur serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan langsung dalam implementasi program di lapangan.
Ia menyebut proses hukum yang sedang berlangsung dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap berbagai persoalan yang mungkin terjadi dalam tata kelola maupun penggunaan anggaran Program MBG.
Menurut Ahmad, karena program tersebut dijalankan melalui berbagai tingkatan mulai dari pusat hingga daerah, maka pendalaman perkara harus dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
“Penanganan kasus ini seharusnya menjadi langkah awal untuk mengurai persoalan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada satu pihak saja,” kata Ahmad Maki kepada Radar Banten, Jumat, 5 Juni 2026.
Periksa Pelaksanaan Program MBG
Ia juga mendorong agar penyidik memeriksa unsur BGN di tingkat provinsi, pimpinan SPPG, hingga pengelola dapur yang menjalankan program MBG di berbagai daerah.
Langkah tersebut dinilai penting guna memperoleh gambaran yang utuh terkait mekanisme pelaksanaan program.
Meski demikian, Ahmad menegaskan bahwa dorongan untuk memperluas pemeriksaan tidak dimaksudkan sebagai bentuk tuduhan terhadap pihak tertentu. Ia menekankan bahwa setiap individu yang diperiksa tetap harus mendapatkan hak hukum dan perlindungan asas praduga tak bersalah.
Menurutnya, seluruh proses penegakan hukum harus didasarkan pada fakta, data, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
Selain itu, PP IMC meminta agar penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Ahmad juga berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional tanpa melakukan perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak tertentu. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap perkembangan penanganan kasus agar publik dapat memperoleh informasi yang jelas dan objektif.
