linimassa.idlinimassa.id
  • News
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Bisnis
  • Gaya Hidup
  • Khazanah
  • Berita Video
Reading: Akreditasi 10 SMP Negeri di Kabupaten Tangerang Disebut Kedaluwarsa
linimassa.idlinimassa.id
  • News
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Bisnis
  • Gaya Hidup
  • Khazanah
  • Berita Video
Cari di sini
  • News
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Bisnis
  • Gaya Hidup
  • Khazanah
  • Berita Video
Punya akun? Sign In
Follow US
  • Disclaimer
  • Privacy
  • Redaksi
  • Info Iklan
© 2023 linimassa.id. Designed by dezainin.com
linimassa.id > Indeks > Pendidikan > Akreditasi 10 SMP Negeri di Kabupaten Tangerang Disebut Kedaluwarsa
Pendidikan

Akreditasi 10 SMP Negeri di Kabupaten Tangerang Disebut Kedaluwarsa

LinimassaNews 17 Juli 2023
Share
waktu baca 2 menit
IMG 4969
Aktivitas pembelajaran di salah satu SMP di Kabupaten Tangerang. (Dok. tangerangkab.go.id)
SHARE

linimassa.id – Akreditas sejumlah SMP Negeri di Kabupaten Tangerang disebut sudah kedaluwarsa. Kinerja para kepala sekolah pun turut dipertanyakan.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PDI Perjuangan Deden Umardani. Dia menyebut ada 10 SMPN di Kabupaten Tangerang yang akreditasinya telah kedaluwarsa.

Deden mengatakan, akreditasi 10 SMPN tersebut kedaluwarsa akibat belum diperpanjang oleh pihak sekolah.

Deden mengaku, telah melaporkan permasalahan itu ke Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang.

“Persoalan ini sudah kami laporkan ke Bupati Tangerang dan Kadis Pendidikan. Keduanya sudah kami surati,” kata Deden, Senin (17/7/2023).

Deden menyayangkan akreditasi sekolah yang telah kadaluwarsa tersebut. Hal itu katanya, sangat mencoreng mutu pendidikan Kabupaten Tangerang.

Jika dihitung secara persentase, jumlah sekolah yang akreditasinya telah kadaluarsa mencapai 11 persen.

“Kalau dihitung ini bisa 11 persen dari jumlah 89 SMPN di Kabupaten Tangerang,” jelas Deden.

Atas dasar itu, Deden mempertanyakan kinerja ke 10 Kepala SMPN yang seolah sengaja membiarkan akreditasi sekolahnya kadaluwarsa.

Anggota Fraksi PDI-P itu mengaku pihaknya bukan mencari siapa yang salah. Namun sistem kontrol harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

- Advertisement -
Ad imageAd image

“Para Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN tersebut kerjanya apa, kalau akreditasi saja sampai kadaluwarsa. Kemudian, sistem kontrol dinas juga sepertinya tidak jalan,” ungkap Deden.

Share This Article
Facebook X Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
Ad imageAd image
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
Ad imageAd image
Ad imageAd image
Ad imageAd image
12 Maret 2026
Ad imageAd image
Ad imageAd image

Terkini

pajak kendaraan listrik
Aturan Pajak Kendaraan Listrik Disiapkan Pemprov Banten
News
senjata api
Polsek Ciruas Kejar Pemasok Senjata Api untuk Pelaku Curanmor di Cikande
News
rehabilitasi hutan
Dukung Rehabilitasi Hutan, PLTU Banten 2 Labuan Tanam 1.015 Pohon di Tahura
News
pajak kendaraan listrik
Potensi Pajak Kendaraan Listrik di Banten Diperkirakan Tembus Rp250 Miliar
News
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin Kantor Imigrasi Batulicin
Imigrasi Batulicin Resmikan Desa Binaan di Kersik Putih, Dorong Pencegahan TPPO
Pemerintahan
linimassa.idlinimassa.id
Follow US
© 2023 linimassa.id. Designed by dezainin.com
  • Disclaimer
  • Privacy
  • Redaksi
  • Info Iklan
logo-linimassaid
Selamat datang kembali!

Login ke akunmu

Username or Email Address
Password

Lost your password?