LINIMASSA.ID – Haji merupakan rukun Islam kelima dan untuk menunaikannya memerlukan perjalanan yang jauh ke Medinah dan Makkah. Ibadah yang menuntut bukan hanya kesanggupan materi, melainkan menuntut kesiapan mental dan fisik yang prima. Namun kenyataannya karena masa tunggu yang lama (10-15 tahun) berpengaruh kepada usia lanjut dan fisik yang tidak prima.
Faktanya pada penyelenggaraan Haji 2026 Pada musim haji 2026, jumlah jemaah haji Indonesia yang masuk dalam kategori Risiko Tinggi (Risti) secara kesehatan mencapai sekitar 170.000 orang. Dari total tersebut, jumlah jemaah lanjut usia (lansia) diperkirakan mencapai sekitar 44.000 orang, dengan 33.000 di antaranya berusia 65 tahun ke atas (Kemenhaj, 2026, https://www.instagram.com). Data ini menunjukkan bahwa jamaah haji 2026 memerlukan perhatian pemerintah secara ekstra melayani jamaah dengan keadaan khusus tersebut agar terjamin semua pelaksanaan haji dapat ditempuh semua rukun dan wajib haji, walaupun dalam kondisi berisiko tinggi.
Penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya soal keberangkatan dan pelaksanaan rukun haji, tetapi juga tentang memastikan setiap jemaah mendapat pelayanan yang aman, manusiawi, dan bermartabat. Dalam konteks itu, perhatian khusus kepada lansia, penyandang difabel, dan perempuan menjadi sangat penting karena ketiganya memiliki kebutuhan layanan yang lebih spesifik dan rentan terhadap hambatan fisik, kesehatan, maupun aksesibilitas. Karena itu, haji yang inklusif bukan sekadar ideal, melainkan keharusan dalam pelayanan publik yang adil.
Semangat pelayanan ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Allah berfirman, “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah: 286). Ayat ini mengajarkan bahwa ibadah harus dikerjakan sesuai kemampuan, bukan dengan beban yang melampaui daya manusia.
Rasulullah juga bersabda, “Sesungguhnya agama itu mudah” (HR. Bukhari). Hadis ini menjadi dasar kuat bahwa pelayanan haji harus memudahkan, bukan menyulitkan, terutama bagi kelompok rentan. Dalam konteks modern, kemudahan itu diwujudkan melalui kebijakan, fasilitas, dan petugas yang hadir dengan empati.
Tiga program kebijakan
Pertama, kuota prioritas lansia. Pemerintah menetapkan kuota prioritas khusus bagi jemaah lansia sebesar lima persen dari kuota haji nasional, sebagai bentuk afirmasi bagi mereka yang telah lama menunggu dan memiliki keterbatasan fisik. Kebijakan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam haji tidak selalu berarti perlakuan sama, tetapi memberi ruang lebih besar kepada mereka yang paling membutuhkan.
Kedua, penguatan layanan dan fasilitas ramah difabel. Pemerintah menyiapkan kursi roda, jalur prioritas, pendataan kesehatan, serta pelatihan petugas agar mampu mendampingi jemaah berkebutuhan khusus secara lebih baik. Langkah ini penting agar jemaah difabel dapat menjalankan ibadah dengan aman tanpa menghadapi hambatan yang tidak perlu.
Ketiga, peningkatan layanan ramah perempuan. Salah satu arah kebijakan yang menguat adalah penambahan petugas perempuan dan penyesuaian layanan yang lebih peka terhadap kebutuhan jamaah perempuan. Ini relevan karena lansia perempuan jumlahnya juga besar, sehingga layanan yang sensitif gender menjadi bagian penting dari haji yang ramah dan inklusif.
Alasan utama
Pertama, jumlah jemaah berkebutuhan khusus terus meningkat, sehingga pelayanan umum saja tidak cukup untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan mereka. Kedua, Kemenhaj menegaskan bahwa prioritas diberikan sebagai bentuk komitmen untuk memuliakan saudara-saudara kita yang memang harus mendapatkan prioritas. Ketiga, untuk lansia yang masuk kategori risti, pemerintah tetap mensyaratkan kemampuan fisik dan mental atau istitha’ah agar ibadah tetap aman dijalankan.
Mengapa Perlu Pelayanan Khusus?
Lansia umumnya menghadapi keterbatasan mobilitas, daya tahan tubuh yang menurun, dan kebutuhan pendampingan lebih intensif. Penyandang difabel memerlukan akses yang ramah, alat bantu, dan jalur layanan yang tidak menyulitkan. Sementara itu, jemaah perempuan sering memerlukan pengaturan layanan yang lebih sensitif, baik dalam aspek pendampingan, keamanan, maupun fasilitas dasar. Alasan-alasan tersebut menjadi pertimbangan utama diperlukan kebutuhan dan perwakilan khusus bagi kelompok resiko tinggi.
Kebijakan Kemenhaj untuk melayani kelompok risti di haji 2026 pada intinya berfokus pada perlindungan, kemudahan akses, dan pendampingan intensif agar ibadah tetap aman dan bermartabat. Beberapa program mendukung pelayanan tersebut adalah 1) Kebijakan utama dengan melakukan integrasi data kesehatan dan istitha’ah sejak awal. 2) Pelatihan petugas haji untuk kelompok berkebutuhan khusus, 3) Fasilitas mobilitas dan akses prioritas, 4) Monitoring dan pelaporan kondisi jemaah, dan 5) Koordinasi dengan Arab Saudi. Dengan ini diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia 2026, sehingga semua jamaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang karena merasa nyaman dan terlindungi.
Pelayanan tidak hanya diberikan saat keberangkatan, tetapi juga selama kedatangan, akomodasi, mobilitas ibadah, hingga pemulangan jemaah. Kemenhaj juga menekankan bahwa jemaah lansia, difabel, dan risiko tinggi harus segera melapor jika mengalami keluhan agar petugas dapat bertindak cepat. Pada musim haji 2026, layanan ramah lansia, disabilitas, dan perempuan memang menjadi kebijakan prioritas pemerintah.
Penutup
Haji yang ramah lansia, difabel, dan perempuan adalah wujud nyata dari ibadah yang menghormati martabat manusia. Ibadah harus dilaksanakan atas dasar setara bagi siapapun, tanpa mengabarkan kelompok tertentu dan mengutamakan kelompok lainnya. Tiga program kebijakan seperti kuota prioritas lansia, penguatan fasilitas difabel, dan peningkatan layanan ramah perempuan menunjukkan bahwa negara sedang bergerak ke arah pelayanan haji yang lebih adil dan inklusif. Dengan landasan Al-Qur’an dan hadis, pelayanan semacam ini bukan hanya kebijakan administratif, tetapi bagian dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Dengan pelayanan yang inklusi, jemaah haji dapat merasakan bahwa negara hadir secara nyata dan melayani mereka sebagai tamu Allah secara baik dan menggembirakan, sehingga jamaah dapat menjalankan ibadah dengan baik dan mencapai haji mabrur dan mabrurih.
_ Penulis adalah Musrif Diny Haji 2026, Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi Budi Luhur University dan Ketua Muslimat Al Washliyah
