LINIMASSA.ID, TANGSEL – Berdasarkan informasi, didapati adanya kejanggalan perihal mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangun Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Kejanggalan tersebut, terdapat pada Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang diterima oleh salah satu Wajib Pajak dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tangsel.
Jika diperhatikan dengan seksama, STTS yang dikeluarkan oleh Bapenda Tangsel tersebut tak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tangsel nomor 20 tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2.
Sementara, pengamat politk dan kebijakan publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, menyampaikan pandangannya mengenai perihal terkait.
Dia menjelaskan, amanat Undang-undang itu jelas bahwa gelaran Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik wajib mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik serta supremasi hukum.
“Nah kalau sample pendapatan daerah misalnya, pertama yang harus dipahami adalah bahwa benar masyarakat diwajibkan membayar pajak, tapi hal itu jangan sampai masyarakat kehilangan hak atas akuntabilitas, transparansi, mekanisme dan tata cara pembayaran pajak,” ujarnya, saat ditemui di bilangan Serpong, Jumat (2/1/2026).
Adib menegaskan, bahwa tata cara pemungutan pajak merupakan bagian dari pencegahan adanya peluang penyelewengan kewenangan petugas pajak.
“Aturan pemungutan pajak itu dibuat untuk mencegah tindakan atau niat petugas pajak menyalahgunakan kewenangan dalam mengurus uang rakyat. Nah kalo ada pemungutan yang tidak sesuai dengan tata cara yang sudah diatur maka ini jadi pertanyaan besar. Hal seperti ini harus jadi catatan penting Wali Kota Tangerang Selatan, agar publik tetap percaya untuk menunaikan kewajiban membayar pajak,” pungkasnya.
Disisi lain, redaksi tengah berupaya mengkonfimasi Bapenda Tangsel. Namun, hingga informasi ini disampaikan, belum ada klarifikasi mengenai perihal terkait.
