linimassa.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan platform Government Technology (GovTech) Indonesia bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/05/2024).
INA Digital adalah solusi terpadu untuk berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan infrastruktur terkait. Platform ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
“Kita harus memperkuat infrastruktur digital publik kita—semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital,” ujar Jokowi dalam pidatonya.
Peluncuran INA Digital, lanjutnya, menegaskan bahwa birokrasi seharusnya melayani masyarakat, bukan memperlambat atau mempersulit mereka.
Menurut Jokowi, tolok ukur kesuksesan birokrasi haruslah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima, serta kemudahan urusan. “Seharusnya, yang jadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, serta kemudahan urusan masyarakat,” tuturnya.
Jokowi juga menyoroti fragmentasi aplikasi yang terjadi di berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Sebelumnya, tercatat ada 27.000 aplikasi/platform yang bekerja secara mandiri.
“Oleh sebab itu, saya sampaikan mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membuat platform-platform baru. Setop!” kata Jokowi.
Integrasi layanan publik ke dalam INA Digital diperkirakan akan menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun, yang sebelumnya dialokasikan untuk membuat aplikasi baru.
“Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi, di daerah pun ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” tegas Jokowi.
Setelah peluncuran INA Digital, pemerintah akan secara bertahap memadukan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang masih memiliki aplikasi tersendiri.
Targetnya pada September mendatang, sebagian dari layanan publik tersebut sudah mulai terinteroperabilitas. (AR)
