linimassa.id – Otoritas Papua Nugini mengambil tindakan tegas menyusul kerusuhan dan kekerasan yang terjadi, dengan Perdana Menteri James Marape mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari. Puluhan ribu orang turun ke jalan pada Rabu (10/1/2024) untuk menyuarakan protes terkait pemotongan gaji pegawai negeri, yang kemudian berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan di ibu kota Port Moresby.
Perdana Menteri Marape memberhentikan beberapa pejabat, mencakupnya dalam tanggapan darurat, dan menyiagakan lebih dari 1.000 tentara. Dalam pengumuman tersebut, Marape menyatakan, “Kami memasuki keadaan darurat untuk menstabilkan keamanan dan ketertiban masyarakat.” Tindakan ini diambil setelah insiden tragis yang menewaskan sedikitnya 16 orang.
Pada Jumat pagi, Port Moresby mencoba kembali ke “normal baru” dengan polisi dan tentara yang berpatroli di jalan-jalan. Meskipun antrean panjang di pompa bensin terlihat, pihak berwenang memastikan bahwa pusat perbelanjaan, terutama supermarket, akan dibuka kembali dengan peningkatan keamanan.
Matt Cannon dari St John Ambulance menyatakan, “Kami memperkirakan supermarket yang berfungsi akan dibuka kembali hari ini dan saya dengar mereka telah meningkatkan keamanan untuk melayani orang dalam jumlah besar.”
Pada hari Jumat, Marape dihadapkan dengan seruan pengunduran diri, termasuk dari mantan perdana menteri Peter O’Neill. Sementara polisi dan pegawai negeri awalnya melakukan protes terkait pemotongan gaji, kerusuhan massal terjadi dan menewaskan sembilan orang di Port Moresby dan tujuh orang di Lae, menurut laporan stasiun televisi nasional Australia, ABC.
Empat orang tewas akibat tembakan dari seorang pemilik bisnis di pinggiran ibu kota. Lebih dari 50 orang dirawat karena cedera di rumah sakit umum Port Moresby, beberapa di antaranya mengalami luka tembak dan pisau. Mantan perdana menteri Peter O’Neill menyebut peristiwa ini sebagai “hari paling kelam dalam sejarah negara tersebut.”
Tentu saja, tindakan keras ini menciptakan ketegangan dan kritik terhadap pemerintah, menuntut tanggapan yang memadai dan solusi terhadap tuntutan masyarakat. (AR)
