linimassa.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan menampung sementara pengungsi Rohingya, meskipun terjadi penolakan dari sebagian masyarakat setempat.
Jokowi menyampaikan bahwa keputusan ini bersifat sementara, dan pemerintah masih terus berdiskusi dengan organisasi internasional, termasuk UNHCR, untuk menentukan langkah jangka panjang terkait nasib pengungsi Rohingya.
Sebelumnya, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya. Pemberian bantuan tersebut akan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.
Jokowi menekankan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan baik untuk menangani masuknya pengungsi Rohingya dan menindak tegas jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terlibat.
Presiden menyampaikan keprihatinannya atas peningkatan jumlah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya di provinsi Aceh. Beliau mengindikasikan adanya keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pengungsian ini. Pemerintah berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan organisasi internasional guna mengatasi permasalahan ini.
UNHCR melaporkan bahwa kapal-kapal pengungsi Rohingya di Laut Andaman terombang-ambing tanpa tujuan pada Senin (4/12/2023). Dua kapal tersebut, jika digabungkan, membawa sekitar 400 orang. Sebagai respons, Indonesia telah mengizinkan pendaratan bagi lebih dari 1.000 orang turun dari kapal sejak Selasa (14/11/2023).
Walaupun kebijakan penampungan sementara diumumkan, sebagian warga Aceh menyatakan penolakan terhadap kedatangan pengungsi Rohingya. Keluhan mencuat terkait ketidaktersediaan tempat penampungan dan perilaku pengungsi yang dianggap meresahkan. (AR)
