linimassa.id – Daya tampung menjadi faktor salah satu terhambatnya kesempatan anak sekolah untuk menempa ilmu pendidikannya, kapasitas sekolah yang kurang bisa menerima siswa/siswi harus di atasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
Melalui data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta, jumlah sekolah negeri di Jakarta terdiri dari 1.305 SD Negeri, 293 SMP Negeri, dan 117 SMA Negeri.
Dari jumlah tersebut, daya tampung untuk SMP Negeri sebesar 71.000 siswa atau hanya 47 persen dari 151.000 peserta didik yang lulus SD. Sementara itu, daya tampung untuk SMA Negeri hanya mencapai 20.130 siswa atau 35 persen dari 139.841 peserta didik yang lulus SMP.
Daya tampung yang terbatas membuat sekolah negeri ini menunjukkan bahwa kesempatan bagi generasi penerus bangsa di Jakarta untuk menikmati fasilitas pendidikan yang layak masih jauh dari harapan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui hal ini sebagai tantangan besar yang perlu segera diatasi.
Dalam rapat kerja bersama Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta pada Senin (27/05/2024), Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo, mengungkapkan beberapa langkah strategis yang sedang diambil untuk mengatasi permasalahan ini.
Purwosusilo menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah merehabilitasi bangunan SD untuk menjadi sekolah terintegrasi.
“Yaitu dengan merehab bangunan SD. Yang bangunan nya sedikit gede kemudian menjadi bangunan yang sekolah terintegrasi. Yang belum ada SMP nya, nanti SD ditambah SMP, itu pak upayanya,” ujarnya.
Selain itu, Disdik DKI Jakarta juga melibatkan sekolah swasta dalam program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama. “Kemudian terkait dengan pelibatan sekolah swasta tentunya dengan PPDB Bersama. Seperti itu,” tambahnya.
Purwosusilo juga menegaskan komitmen Disdik DKI Jakarta untuk mewujudkan pendidikan gratis bagi semua siswa. “Terkait dengan sekolah gratis. Tidak ada namanya tidak tepat sasaran Bansos, tidak ada tunggakan tebus ijazah, dan sebagainya. Sekolah gratis kami juga sepakat pak. Dan kami sudah melakukan kajian yang mengerucut,” jelasnya.
Namun, Purwosusilo menyadari bahwa pelaksanaan program ini membutuhkan waktu untuk sosialisasi. “Tapi untuk tahun ini dan 2025, kami kan juga butuh waktu untuk sosialisasi dan sebagainya. Formulanya sudah ada. Dan kami sudah laporan ke Pimpinan,” lanjutnya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, juga memberikan pandangannya mengenai upaya peningkatan akses pendidikan ini. “Ya kan faktanya hari ini begitu. Sehingga memang demi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Jakarta dan siswa Jakarta. Yang pertama, kita masih fokus dan komit untuk mewujudkan sekolah gratis,” katanya.
Basri Baco menambahkan bahwa tahun ini pemerintah akan memperluas PPDB Bersama untuk meningkatkan daya tampung siswa.
“PPDB Bersama itu adalah sekolah-sekolah swasta kita gandeng. Sehingga daya tampung yang sedikit bisa lebih banyak. Itu aja. Itu langkah awal yang bisa kita bantu dalam rangka belajar untuk mempersiapkan diri menjadi program mewujudkan sekolah gratis untuk semua siswa. Harapannya paling lambat 2027 harus udah gratis. 2025-2026 kita lagi belajar,” pungkasnya.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh siswa di Jakarta. Program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek tetapi juga langkah awal menuju pendidikan gratis yang lebih luas di masa depan. (AR)
