Linimassa.id – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan efisiensi anggaran publikasi secara besar-besaran. Hal ini berdampak pada sejumlah pengusaha media di Tangsel. Oleh karena itu, PWI Kota Tangsel menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Dampak Efisiensi Anggaran Publikasi terhadap Perusahaan Media”.
Kegiatan ini tidak dihadiri oleh Dinas terkait yakni Diskominfo Tangsel yang seharusnya menjadi mitra utama dari media. Dalam acara tersebut dihadiri Sekretaris Bappelitbangda Kota Tangsel Buwana Mahardika, Anggota DPRD Kota Tangsel Ledy MP Butar Butar, dan Direktur Utama Tangerang Online Abi Jumaedi.
Dalam diskusi tersebut, dinyatakan bahwa banyak pengusaha media lokal bergantung pada APBD Kota Tangsel. Dengan adanya pemangkasan anggaran publikasi yang besar pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel dan OPD lainya kepada media lokal, maka banyak karyawan yang belum digaji bahkan diberhentikan.
“Hal ini sangat disayangkan, karena banyak pengusaha media yang tinggal di Tangsel. Mereka makan dan berbelanja di Tangsel sehingga membayar pajak untuk Kota Tangsel. Artinya jika kita mendapatkan pemasukan iklan dari Tangsel, maka akan kita keluarkan pula untuk rakyat melalui pajak,” kata Abi Jumaedi selaku Pengusaha Media.
Ketua PWI Kota Tangsel, Eko Nursanto menerangkan bahwa FGD ini dilakukan untuk mengetahui alasan pasti dari efisiensi anggaran publikasi ini.
Menurut Eko, karena kebijakan ini sangat berdampak terhadap teman-teman yang bergantung perusahaan pers nya kepada Pemerintah Kota Tangsel.
“Kita menggelar Forum Group Discussion adalah untuk membahas bagaimana dampak efisiensi anggaran publikasi terhadap teman-teman yang bergelut di perusahaan media,” ungkapnya.
Kemudian, Anggota DPRD Kota Tangsel, Ledy MP Butar Butar mengatakan cukup prihatin dengan adanya efisiensi anggaran publikasi ini.
Ledy menjelaskan, teman-teman wartawan merupakan pilar publikasi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat.
“Karena teman-teman wartawan sangat berjasa terhadap penyampaian kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Bappelitbangda Kota Tangsel, Buana Mahardika memaparkan bahwa pemotongan anggaran publikasi ini berawal saat Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan efisiensi.
Dimana, menurutnya, ada kata pembatasan terhadap publikasi dan yang lainnya.
“Kalau saya lihat bahwa efisiensi anggaran publikasi ini hanya berkurang 13 hingga 15 persen saja, mungkin hanya porsi yang dikurangi,” paparnya. (pie)
