linimassa.id – Alokasi anggaran tunjangan perumahan untuk wakil rakyat di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bernilai fantastis. Warga pun protes, karena berbanding terbalik dengan kondisi rakyatnya yang menderita.
Diketahui, Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD tahun anggaran 2023, terdapat belanja tunjangan perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) senilai Rp90.052.800.000.
Warga Tanah Abang, Parminawati pun terkejut, saat mengetahui anggaran tunjangan perumahan wakil rakyat itu mencapai puluhan miliar.
“Kenapa orang dewan aja yang dapat, padahal bawahan (rakyatnya-red) begini-begini aja. Kita sebagai rakyat itu kan sedang kesusahan, apa-apa mahal, sembako mahal, apapun belanjaan mahal,” katanya.
“Sedangkan dewan dapat duit segitu sebanyak, itu kayaknya enggak sesuai dengan keadaan rakyat yang menderita saat ini,” lanjut Parminawati.
Warga lainnya, Rahman pun mengungkapkan hal serupa. Warga Cempaka Putih itu menyebut, tak setuju dengan anggaran puluhan miliar itu.
Dia secara gamblang, tak setuju dengan anggaran fantastis tersebut. Padahal, kata Parminawati, saat ini rakyatnya di Jakarta kesusahan dengan harga kebutuhan pokok yang serba mahal.
“Ya kurang setuju juga, dewannya dapat, warganya nggak dapa. Jadi, gak setuju aja gitu. Kayak warga untuk bantuan-bantuan sosial juga kan kadang belum terealisasi. Kayak bantuan apa, beras, minyak goreng, itu kan kadang belum terealisasi dengan baik. Gitu aja sih. Warganya juga kurang, butuh perhatian gitu”, ujar Rahman.
Sedangkan Listin warga Kramat Sentiong punya pendapat berbeda. Menurutnya, tak masalah ada anggaran tunjangan perumahan untuk anggota DPRD DKI Jakarta dengan nilai Rp90 miliar itu.
“Tentang itu yang penting kerja nya benar, amanah, gak masalah segitu. Tapi kalau kerjanya cuma tidur pas lagi rapat, main game yang kayak viral-viral, itu kayaknya nggak amanah banget lah. Nggak bener lah, gitu aja,” ujar Listin.
