linimassa.id – Untuk mempermudah layanan perpanjangan Kartu Pengawasan angkutan orang, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah meluncurkan “Pake-Taktik”. Lewat sistem elektronik berbasis laman itu, pengusaha transportasi bisa mengurus administrasi secara ringkas, tanpa dokumen fisik, dengan cukup sekali klik.
Kepala Seksi Angkutan pada BPSPP wilayah IV Dishub Jateng, Bambang Teguh Sugiarto mengatakan, Pake-Taktik merupakan penyempurnaan dari sistem informasi perpanjangan trayek (Si Trayek). Dengan penambahan subsistem Si Trayek menggunakan Pake-Taktik, pengusaha angkutan orang lebih diuntungkan.
“Pertama, pengajuan kartu pengawasan kini tidak lagi perlu ke kantor balai kami. Cukup mengunggah dokumen yang diperlukan, kemudian klik. Bila lengkap, dalam hitungan menit, administrasi yang dibutuhkan pun kelar,” ujarnya, saat ditemui Senin (2/10/2023).
Hal kedua yang menguntungkan pengusaha adalah efisiensi waktu dan biaya. Bambang menyebut, sebelum Si Trayek ditambah fitur Pake-Taktik, pengusaha masih harus membawa dokumen ke kantor BPSPP Wilayah IV. Melalui Pake-Taktik, hal itu tidak perlu lagi. Cukup unggah dokumen melalui laman tersebut, dan pengurusan administrasi pun dapat diselesaikan, tanpa perlu berpindah tempat.
“Contoh yang terjauh adalah Wonosobo. Kalau ke kantor kami memakan waktu dan biaya operasional, meskipun seluruh biaya pengurusan kartu pengawasan gratis. Yang berikutnya, petugas kami pun tak perlu tatap muka dengan pengusaha. Maka layanan yang diberikan lebih praktis,” ucapnya.
Bambang mengatakan, di wilayah kerjanya kurang lebih ada 27 perusahaan oto bus dengan 976 armada. Adapun jumlah trayek yang tersedia sebanyak 39 jalur.
Dengan kemudahan tersebut, ia berharap pengusaha angkutan lebih aktif mengurus perpanjangan kartu pengawasan angkutan orang. Apalagi, gairah usaha transportasi di wilayah eks Karisidenan Kedu sempat menurun, saat wabah Covid-19 melanda. Tercatat, sebelum pendemi di 2018, ada 579 armada. Namun pada 2022 berkurang drastis menjadi 243 armada.
“Korbannya kan nanti masyarakat. Padahal, kita pemerintah sedang menggencarkan layanan transportasi publik. Warga bisa jadi nanti beralih ke ojek online atau kendaraan pribadi,” pungkasnya.
