linimassa.id – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemungkinan tidak akan mengabulkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait penundaan Pemilu 2024.
Yusril mengemukakan itu dalam diskusi kelompok di Ruang Sidang Utama KPU RI, Jakarta, Kamis (9/3/2023).
“Dugaan saya sih, kemungkinan pengadilan tinggi tidak akan mengabulkan, melihat begitu kerasnya penolakan.”
“Begitu juga pendapat-pendapat akademisi, walaupun barang tentu hakim tidak boleh terpengaruh oleh kritik di masyarakat ataupun pendapat akademisi,” ujar Yusril.
Jika yang terjadi sebaliknya, lanjut Yusril, yang terdampak putusan tersebut dapat melakukan perlawanan.
Yusril mencontohkan pihak terdampak itu adalah partai-partai politik peserta Pemilu 2024.
Menurutnya,partai-partai politik peserta Pemilu 2024 bisa melakukan perlawanan agar pesta demokrasi itu tidak ditunda.
“Jadi, partai-partai politik lain dengan eksekusi ini mereka terdampak. Karena harus dilakukan penundaan (pemilu) selama 2 tahun 4 bulan 7 hari.”
“Sekiranya itu memang nanti diputuskan seperti itu (putusan PN Jakpus dikabulkan), maka partai-partai lain dapat melakukan perlawanan atas penetapan eksekusi ini,” jelas Yusril.
Sebelumnya, majelis hakim PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.
Dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari.
“Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.”
Atas putusan penundaan pemilu tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyampaikan pihaknya akan mengajukan banding pada Jumat (10/3) besok.
