Tangerang, LINIMASSA.ID – Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Kamis, 27 Maret 2025, Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, bersama Wakil Wali Kota Maryono menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Kota Tangerang Unaudited Pemerintah Tahun 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten.
Usai menyerahkan hasil LKPD Kota Tangerang, Sachrudin menyampaikan bahwa LKPD tersebut sangatlah penting sebagai bentuk komitmen setiap pemerintah daerah.
Begitu juga bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan daerah.
“Laporan keuangan ini bukan sekadar dokumen formalitas. Melainkan juga menjadi cermin kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap laporan ini dapat menjadi dasar bagi evaluasi dan perbaikan di masa mendatang,” kata wali kota dalam sambutannya.
Sachrudin, juga menekankan, Pemkot Tangerang telah dan akan terus berupaya menyajikan laporan dengan menjaga akurasi dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Seperti yang selama ini senantiasa kita lakukan, dan alhamdulillah Pemkot Tangerang telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 17 kali berturut-turut,” terangnya.
Untuk itu, mantan Wakil Wali Kota Tangerang tersebut, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan LKPD tersebut.
“Kami senantiasa berupaya mengelola keuangan secara profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, serta berdasarkan regulasi yang berlaku. Berkat dukungan dan kerja sama dengan berbagai pihak, khususnya dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, kami dapat terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang. Pemeriksaan ini juga menjadi sarana untuk perbaikan dalam setiap pelaksanaan APBD,” tukas Sachrudin.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, Dede Sukarjo, menjelaskan, bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan laporan keuangan tersebut adalah untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPD Tahun 2024.
“Dengan sejumlah kriteria pemberian opini yakni Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan kecukupan pengungkapan sesuai SAP,” tutup Kepala Perwakilan BPK Banten.
