SERANG, LINIMASSA.ID – Gubernur Banten Andra Soni mengingatkan bahwa kondisi persepsi korupsi di Banten masih perlu mendapat perhatian serius.
Meski menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah daerah diminta tidak mengendurkan langkah pencegahan korupsi.
Pernyataan kondisi persepsi korupsi di Banten tersebut disampaikan Andra saat menghadiri workshop penguatan integritas dan pencegahan korupsi bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Banten bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kegiatan berlangsung di Aula Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (28/10/2026).
Andra menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat budaya anti korupsi di Banten sekaligus mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Banten.
Ia menilai, peningkatan indikator persepsi korupsi belum cukup untuk dijadikan alasan bagi pemerintah daerah untuk merasa puas. Sebaliknya, capaian tersebut harus diikuti dengan penguatan pengawasan, koordinasi, dan komitmen bersama dalam mencegah praktik korupsi.
“Walaupun angka kita meningkat, namun kita masih dalam posisi waspada, sehingga kita harus terus melakukan koordinasi,” ujar Andra.
Ia turut mengapresiasi peran KPK dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, upaya membangun integritas aparatur harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh unsur pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif.
Andra menyebutkan, program penguatan antikorupsi dilaksanakan secara bertahap dengan menyasar berbagai sektor pemerintahan. Setelah sebelumnya melibatkan unsur legislatif, kegiatan kali ini difokuskan pada jajaran eksekutif di lingkungan Pemprov Banten.
Rangkaian kegiatan tersebut juga direncanakan berlanjut melalui pertemuan bersama para kepala daerah dari wilayah Jawa Barat dan Banten guna memperkuat koordinasi dalam pencegahan korupsi.
Korupsi di Banten Masih Diwaspadai
Menurut Andra, keberhasilan upaya anti korupsi di Banten harus ditunjukkan melalui langkah konkret, bukan sebatas komitmen yang disampaikan secara lisan. Karena itu, diperlukan rencana aksi yang jelas agar pelaksanaannya dapat ditindaklanjuti dan dievaluasi.
Ia menegaskan bahwa praktik korupsi dapat menghambat pembangunan serta mengurangi manfaat program pemerintah bagi masyarakat.
“Tidak ada daerah yang maju, berhasil pembangunannya jika masih terjadi korupsi,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumaastuti menyampaikan bahwa pihaknya melihat adanya kemauan dari Gubernur Banten untuk memperkuat kerja sama dalam pembenahan tata kelola pemerintahan.
Eli menilai, sistem pemerintahan yang dikelola secara baik dan transparan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah. Pembenahan tersebut juga diperlukan guna menekan risiko penyimpangan dan mencegah kebocoran anggaran.
Melalui workshop tersebut, KPK berharap para ASN tidak hanya memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai prinsip antikorupsi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Upaya tersebut diharapkan menghasilkan perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Banten.
