linimassa.id – Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, telah memaparkan serangkaian langkah strategis dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Dalam sebuah rapat verifikasi data sasaran kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang diadakan di Aula Blandongan Puspemkot Tangsel pada Kamis (12/10), Benyamin menggarisbawahi pentingnya data yang akurat dan langkah-langkah inovatif.
Benyamin Davnie menyatakan, “Kami telah meluncurkan banyak program baik fisik maupun non fisik. Nah, persoalannya sekarang berkutat pada data.” Menurutnya, upaya menurunkan kemiskinan harus dimulai dengan integrasi program dan kolaborasi yang efektif, salah satunya adalah dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
Dalam hal ini, Benyamin ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak digunakan untuk hal-hal konsumtif yang tidak memberikan manfaat jangka panjang.
Setelah mengurangi beban pengeluaran, langkah selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan pendapatan orang miskin. Untuk mencapai hal ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengimplementasikan program D3, yang mencakup pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pekerjaan.
Hal ini bertujuan agar individu miskin tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga sertifikasi yang menunjukkan keahlian di bidang tertentu, dan akhirnya ditempatkan dalam pekerjaan yang sesuai.
Selain itu, upaya lainnya termasuk pengembangan dan keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil yang dimiliki oleh masyarakat. Ini juga memerlukan sinergi antara perangkat daerah, stakeholder, dan masyarakat lainnya.
Benyamin menekankan bahwa salah satu masalah utama dalam usaha ekonomi masyarakat miskin adalah permodalan. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam memfasilitasi permodalan yang diperlukan.
Benyamin Davnie menekankan bahwa seluruh perangkat daerah dan stakeholder harus terlibat dalam upaya ini, bukan hanya tugas dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Disperindag, atau Dinas Koperasi saja.
Sinergi dan kolaborasi adalah kunci untuk mencapai tujuan intervensi ini, yaitu peningkatan konsumsi dari masyarakat kategori miskin ekstrem.
Wali Kota juga mengungkapkan pentingnya pendataan dan verifikasi yang akurat dalam mencapai tujuan ini. Data kemiskinan harus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi terkini.
Oleh karena itu, Pemkot akan melakukan verifikasi data mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota, yang akan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Tangsel, Eki Hardiana, menambahkan bahwa masyarakat miskin di Tangerang Selatan dikategorikan berdasarkan konsumsi perbulan, dengan standar sebesar 700 ribu rupiah, sedangkan biaya konsumsi miskin ekstrem adalah 500 ribu rupiah.
Meskipun telah terjadi penurunan data kemiskinan dari 2,57 persen menjadi 2,50 persen, verifikasi data ini menjadi langkah penting untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data kemiskinan di Tangerang Selatan. (AR)
