SERANG, LINIMASSA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya peran keluarga dalam mencegah praktik korupsi di kalangan pejabat publik.
Selain melalui pengawasan dan penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi dinilai perlu diperkuat dengan penanaman nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dari lingkungan rumah tangga.
Pesan tersebut disampaikan Pimpinan KPK, Ibnu Widodo, saat menghadiri workshop penguatan integritas dan antikorupsi di sektor legislatif yang melibatkan pimpinan serta anggota DPRD Banten beserta pasangan masing-masing. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aston, Kota Serang, Selasa 27 Oktober 2026.
Ibnu menjelaskan, keikutsertaan pasangan dalam kegiatan pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga integritas.
Menurut Pimpinan KPK itu, keluarga mempunyai posisi strategis dalam membentuk karakter seseorang, termasuk ketika menghadapi tanggung jawab dan kewenangan dalam jabatan publik.
Ia menilai, pasangan dapat memberikan dukungan sekaligus menjadi pengingat bagi anggota DPRD agar senantiasa menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab. Peran tersebut dinilai penting, terutama ketika pejabat dihadapkan pada berbagai pilihan dan keputusan yang berpotensi menguji prinsip integritas.
“Keluarga itu pendidik utama, pendidik pertama integritas,” ujar Ibnu.
Ia menambahkan, pendidikan merupakan salah satu fondasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, pembentukan karakter antikorupsi perlu dilakukan secara konsisten melalui berbagai lingkungan, termasuk keluarga, sehingga nilai-nilai integritas tidak hanya dipahami sebagai aturan formal.
KPK Ingatkan DPRD Banten
Melalui workshop tersebut, KPK berharap pasangan anggota DPRD dapat ikut menciptakan lingkungan keluarga yang mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, dan sikap menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
Ibnu juga mengapresiasi pelibatan pasangan anggota DPRD Banten dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, pendekatan berbasis keluarga dapat memperluas pendidikan antikorupsi sekaligus mendorong penerapan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Ia berharap dukungan keluarga dapat membantu para wakil rakyat mempertahankan prinsip etika ketika menjalankan tugas dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, pendidikan antikorupsi diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi atau forum resmi semata. Nilai kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen untuk menolak korupsi perlu diterapkan secara nyata, baik dalam kehidupan pribadi maupun saat menjalankan amanah sebagai pejabat publik.
