SERANG, LINIMASSA.ID – Sekretaris Komisi I DPRD Banten, Umar Barmawi, menyampaikan dukungannya terhadap upaya memperkuat reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, Polri seharusnya berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia guna menjaga profesionalitas, netralitas, serta akuntabilitas lembaga penegak hukum.
Umar menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah Presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak boleh dipahami sebatas struktur formal.
Menurutnya, makna komando langsung harus diwujudkan secara nyata untuk memperkuat pengawasan sipil dan meminimalkan potensi intervensi kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
“Agenda reformasi Polri perlu terus diperkuat. Salah satu langkah strategisnya adalah memastikan Polri benar-benar berada di bawah komando Presiden, sehingga kebijakan dan pengawasan bisa berjalan lebih jelas, terarah, dan bertanggung jawab,” ujar Umar, Rabu (28/1/2026).
Ia menilai, tantangan yang dihadapi Polri saat ini semakin beragam, mulai dari penegakan hukum, menjaga stabilitas keamanan nasional, hingga mengawal proses demokrasi.
Kondisi tersebut, kata Umar, membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat agar Polri tetap fokus menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
DPRD Banten, Polri di Bawah Kendali Presiden
Umar juga menekankan bahwa komando langsung Presiden tidak berarti mengurangi independensi Polri. Justru sebaliknya, hal tersebut dinilai dapat memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi.
Dengan pola pengawasan yang tegas dan transparan, kepercayaan publik terhadap Polri diyakini akan semakin meningkat.
“Independensi institusi tetap penting, tetapi akuntabilitas kepada Presiden sebagai kepala negara dan pemegang mandat rakyat juga tidak bisa diabaikan,” katanya.
Lebih jauh, Umar mendorong agar reformasi Polri dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek kelembagaan, tetapi juga menyentuh budaya organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penegakan disiplin dan etika internal.
Menurutnya, reformasi yang komprehensif akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan keadilan dalam penegakan hukum.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Banten yang membidangi urusan pemerintahan, Umar menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan maupun regulasi yang sejalan dengan semangat reformasi Polri.
Ia berharap ke depan Polri semakin dipercaya masyarakat dan mampu menjawab tantangan zaman.
“Polri yang profesional, kuat, dan tetap berada dalam koridor demokrasi adalah kebutuhan bangsa. Reformasi harus terus dilanjutkan demi kepentingan rakyat dan negara,” tutupnya.
