PANDEGLANG, LINIMASSA.ID – Terkait viral ASN Pandeglang terjerat Pinjol, hutang rentenir hingga judi online akibat dari dampak efisiensi anggaran, menuai tanggapan dari DPRD Pandeglang.
Ketua Komisi II DPRD Pandeglang Yangto mengaku sangat menyayangkan adanya statement jika alasannya karena efisiensi anggaran, sehingga membuat pencairan gaji menjadi lambat.
Namun, terkait ASN Pandeglang terjerat pinjol ini, Yangto meminta agar persoalan tersebut tidak dijadikan alasan semata karena keterlambatan gaji akibat efisiensi anggaran.
Ia mengaku miris dan prihatin, namun ia mengklarifikasi jika penyebab utamanya ialah efisiensi anggaran dan keterlambatan gaji hingga sampai harus pinjam uang ke pinjol, rentenir, bahkan mencari peruntungan di judi online.
Soalnya, kata Yangto, ASN Pandeglang terjerat pinjol ini bisa juga terjadi karena memang faktor gaya hidup yang berlebihan, lebih mengutamakan keinginan dibanding kebutuhan dan selalu ingin terlihat bergengsi di mata orang.
“Soalnya kan banyak juga yang begitu, gajinya lancar tapi tetap aja kena pinjol,” kata Yangto, Kamis 10 Juli 2025.
Terkait hal itu, Yangto meminta agar Pemkab Pandeglang memberikan sanksi tegas kepada ASN Pandeglang terjerat pinjol, rentenir hingga judi online.
“Sanksi tegas ini harus dilakukan supaya memberi efek jera bagi ASN atau pegawai lainnya,” ujarnya.
ASN Pandeglang Terjerat Pinjol, Bukan Contoh yang Baik
Masih terkait ASN Pandeglang terjerat pinjol, Yangto menilai juga hal itu bukanlah perilaku seorang abdi negara yang patut dicontoh. “ASN Harusnya menjadi panutan masyarakat, bukan malah memberi contoh buruk,” katanya.
Kendati demikian, Yangto mengakui jika keuangan daerah tahun ini sedang tidak baik-baik saja. Hal itu diakibatkan oleh efisiensi anggaran yang hampir Rp105 miliar, serta ada pembayaran yang gagal di tahun 2024 dan harus dibayar 2025, sehingga menambahkan beban Pemkab Pandeglang.
“Defisit anggaran Pandeglang tahun ini mendekati Rp200 miliar, defisit anggaran yang harus disesuaikan, sehingga pemerintah daerah terpaksa kembali melakukan efisiensi besar-besaran,” ungkapnya.
Sehingga, kata Yangto, hal ini membuat semua harus disesuaikan, termasuk soal gaji, tunjangan daerah, pembayaran BPJS, dan lainnya. Karena itu, pihaknyasedang dorong percepatan perubahan anggaran agar kondisi bisa kembali normal.
Yangto berharap percepatan perubahan anggaran bisa segera final di Agustus mendatang agar kondisi keuangan Pemkab Pandeglang bisa stabil kembali.
“Kalau semua sudah normal, ASN tidak perlu lagi cari jalan pintas. Masyarakat juga kami minta bersabar. Ini masa transisi. Daerah lain dengan PAD kecil mungkin juga alami hal yang sama,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Pemerintah Pusat berdampak besar pada kehidupan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pandeglang.
Tak sedikit ASN yang kini terindikasi terjerat pinjaman online (pinjol), pinjaman ke rentenir, bahkan terlibat permainan judi online (judol). Tindakan itu dilakukan sebagai upaya menutup kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa ASN nekat meminjam uang melalui pinjol maupun rentenir, sementara sebagian lainnya mencoba peruntungan lewat judol.
