LINIMASSA.ID, TANGSEL – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Perubahan 2026 Kota Tangsel diproyeksikan Rp5,2 triliun.
Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan usai Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD 2026 kepada DPRD Tangsel pada Masa Sidang I Tahun 2026/2027, Kamis, 3 September 2026.
“Tidak ada yang dikurangi, tapi efisiensi. Selebihnya untuk program pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang menjadi prioritas dalam RPJMD itu tidak ada pengurangan secara signifikan,” kata Pilar.
Pilar menerangkan, perubahan pendapatan daerah salah satunya berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya sektor pajak daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah masih melakukan penyesuaian terhadap pendapatan dari bagi hasil provinsi.
“Dari PAD tentu ada peningkatan dari pajak daerah, itu yang pertama. Lalu juga kita terakhir itu masih terkoreksi dari bagi hasil provinsi,” terangnya.
Dengan kondisi tersebut, Pemkot Tangsel memastikan kemampuan fiskal daerah masih cukup untuk membiayai program-program yang telah ditetapkan sebagai prioritas.
Menurutnya, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap atau staging. Salah satunya pembangunan SMP negeri serta peningkatan fasilitas olahraga dan pelayanan masyarakat.
“Sekarang masih on the track sih dengan anggaran Rp5,2 triliun ini, jadi diharapkan tidak mengganggu,” bebernya.
Ia menegaskan, sejauh ini memang tidak ada program prioritas yang dikurangi secara signifikan akibat keterbatasan anggaran. Meski demikian, Pemkot Tangsel tetap melakukan efisiensi dengan menyisir belanja yang dinilai tidak terlalu krusial.
Dalam perubahan APBD 2026, sektor kesehatan dan pendidikan menjadi dua bidang yang mendapat porsi penambahan anggaran cukup besar.
“Diperubahan sekarang paling banyak di kesehatan dan pendidikan,” sebutnya.
APBD Perubahan 2026 Kota Tangsel Kurangi Anggaran Perjalanan Dinas
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel Bambang Noertjahjo menjelaskan, penambahan anggaran tersebut juga digunakan untuk mengembalikan sejumlah kebutuhan yang sebelumnya mengalami penundaan atau pergeseran dalam pelaksanaan APBD murni 2026.
“Jadi masih ke hal-hal yang basic yang memang di awal sudah kita identifikasi, adanya penundaan, bukan kekurangan ya, tapi penundaan pengalokasian,” paparnya.
Di sisi lain, efisiensi dilakukan dengan mengurangi belanja yang dianggap kurang substansial. Salah satunya perjalanan dinas yang tetap dilakukan, tetapi dengan nilai anggaran lebih kecil dan pelaksanaan yang lebih selektif.
“Contoh perjalanan-perjalanan dinas itu tetap diadakan, tapi nilainya dikurangin sehingga sangat selektif. Makan-minum, kegiatan-kegiatan perayaan yang nantinya juga kita akan sangat limited lah menggunakan penganggaran itu,” pungkasnya. (KO/Red)
