SERANG, LINIMASSA.ID – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten terus memperkuat pengawasan terhadap tata ruang dan proses perizinan guna melindungi kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Upaya tersebut dilakukan di tengah munculnya polemik terkait penetapan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Sekretaris DLHK Provinsi Banten, Budi Darma Sumapradja, menjelaskan bahwa penetapan WUP merupakan bentuk pendataan dan pencadangan potensi geologis secara nasional, termasuk salah satunya Ujung Kulon.
Kebijakan tersebut tidak serta-merta menjadi dasar pemberian izin usaha pertambangan ataupun izin untuk melakukan kegiatan operasi tambang.
Ia menegaskan, wilayah daratan TNUK tidak termasuk dalam penetapan WUP tersebut. Bahkan, hingga saat ini belum ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan maupun aktivitas pertambangan Ujung Kulon yang berlangsung di perairan sekitar kawasan konservasi itu.
“Sejauh ini, tidak ada izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan maupun beroperasi di perairan sekitar TNUK,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat 20 November 2026.
Untuk memastikan perlindungan kawasan tetap berjalan, DLHK Banten bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sejumlah instansi terkait, serta Balai TNUK melakukan koordinasi dan penyesuaian data dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun ketentuan tata ruang lainnya.
Langkah tersebut bertujuan menjaga keberadaan kawasan lindung beserta wilayah penyangganya. Budi menyebut, setiap usulan kebijakan atau rekomendasi kepada pemerintah pusat harus melalui pertimbangan teknis, kesesuaian tata ruang, dan kajian terhadap fungsi konservasi kawasan.
Selain itu, seluruh rencana aktivitas yang berada di sekitar perairan maupun zona penyangga TNUK wajib mempertimbangkan kemampuan lingkungan dalam menampung dan mendukung kegiatan tersebut.
Aspek yang menjadi perhatian meliputi risiko abrasi, dinamika sedimentasi, potensi pencemaran laut, keberlanjutan ekosistem pesisir, serta keberadaan vegetasi yang menjadi sumber pakan dan jalur pergerakan satwa.
AMDAL Menjadi Dasar Evaluasi Lingkungan
Dalam pengawasan terhadap rencana kegiatan, DLHK Banten juga mengandalkan Persetujuan Lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Persetujuan Teknis (Pertek) sebagai instrumen untuk memastikan kawasan konservasi tidak mengalami kerusakan.
Budi menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap kegiatan yang berpotensi mengurangi daya dukung lingkungan atau mengancam fungsi perlindungan TNUK.
Proses penilaian lingkungan juga akan melibatkan Balai TNUK, kalangan ahli, dan masyarakat melalui mekanisme yang transparan. Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan pelaku kegiatan terhadap ketentuan lingkungan hidup akan terus ditingkatkan.
Ia menambahkan, sinergi antarlembaga, penyampaian informasi secara terbuka, serta pelibatan masyarakat yang tinggal di desa-desa penyangga menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan Ujung Kulon.
Dengan langkah tersebut, kelestarian ekosistem TNUK diharapkan tetap terpelihara, sekaligus mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat dan aktivitas ekowisata di kawasan tersebut.

