SERANG, LINIMASSA.ID – Pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Banten telah menyasar sebanyak 8.086.927 orang.
Jumlah tersebut menjadikan Banten sebagai provinsi dengan capaian pelaksanaan CKG tertinggi kedua di tingkat nasional.
Gubernur Banten Andra Soni menyebut keberhasilan CKG di Banten tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Selain itu, cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Banten saat ini juga sudah mencapai 98 persen.
“Cakupan jaminan kesehatan semesta mencapai 98 persen, sedangkan angka harapan hidup mencapai 75,58 tahun,” kata Andra Soni ketika membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Posyandu Provinsi Banten di Gedung Negara Provinsi Banten yang juga membahas CKG di Banten, Kamis (19/11/2026).
Di tengah berbagai kemajuan tersebut, ia mengingatkan bahwa persoalan stunting masih membutuhkan perhatian serius dan penanganan secara berkelanjutan dari berbagai pihak.
Andra menilai keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi bagian strategis dalam mendukung upaya penurunan angka stunting. Sebab, fasilitas tersebut memiliki akses langsung terhadap masyarakat dan berperan dalam memberikan pelayanan dasar.
CKG di Banten
Untuk memperkuat fungsi CKG di Banten tersebut, pemerintah melakukan pengembangan Posyandu melalui penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM).
Melalui transformasi ini, pelayanan Posyandu diperluas, tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga meliputi sektor pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, hingga pelayanan sosial.
Andra Soni berharap pengembangan Posyandu dapat meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti ibu, anak, lanjut usia, dan masyarakat rentan lainnya.
Ia juga mendorong sinergi ant sektor agar Posyandu mampu menjalankan peran lebih luas, mulai dari mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat hingga memfasilitasi warga untuk mendapatkan pelayanan dari instansi pemerintah terkait.

