LINIMASSA.ID, TANGSEL – Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Serang menolak gugatan GP Ansor Kota Tangsel terkait gugatan terhadap Surat Keputusan Wali Kota Tangsel terkait penetapan perpanjangan jabatan Sekretaris Daerah Kota Tangsel.
Putusan itu diumumkan PTUN Serang melalui laman e-court. Dalam amar putusan tersebut, PTUN Serang menerima eksepsi tergugat tentang para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa.
Majelis hakim dalam amar putusannya, menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000.
Sekretaris GP Ansor Kota Tangsel Amizar mengatakan, pihaknya menghormati putusan PTUN Serang yang menyatakan tidak menerima gugatan yang dilayangkan kepada Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie atas Surat Keputusan Wali Kota terkait penetapan perpanjangan jabatan Sekda Kota Tangsel tersebut.
“Selanjutnya kami akan mempelajari isi putusannya, untuk menginventarisir dan menindaklanjuti apa yang terbukti di dalam persidangan berdasarkan putusan tersebut,” katanya, Kamis, 19 November 2026.
Amizar menerangkan, selanjutnya Ansor Kota Tangsel akan melakukan upaya hukum berikutnya yaitu Banding kepada Pengadilan Tinggi TUN, yang akan diperiksa oleh majelis hakim yang berbeda.
“Ketika Majelis Hakimnya berbeda, maka pertimbangan hukumnya akan berbeda, dan harapannya adalah gugatan kita diterima,” terangnya.
Amizar menuturkan, ada tiga alasan pihaknya akan melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi TUN yang secara faktual dan menjadi materi persidangan yang sudah sangat jelas dan nyata. Pertama: SK Wali Kota terkait perpanjangan Jabatan Sekda Tangsel tidak sejalan dengan prinsip meritokrasi yang mengkhendaki penempatan jabatan didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, potensi, serta integritas, bukan karena kedekatan pribadi, kekerabatan, kekayaan, atau afiliasi politik.
Kedua, kata Amizar, SK Wali Kota terkait perpanjangan Jabatan Sekda Tangsel cacat proses dan prosedural dalam pelaksanaannya. Dan ketiga, gugatan tidak diterima majelis hakim itu artinya belum menilai dan memutus pokok perkara, hanya menilai dan memutus aspek kedudukan hukum penggugat.
“Artinya pelanggaran atas prinsip meritokrasi, cacat proses dan prosedural serta melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, masih ada, belum dinilai dan diputus, sehingga isu ini akan terus menjadi masalah bagi Wali Kota dan Pemkot Tangsel, sampai nanti adanya putusan hakim,” tegas Amizar.
Amizar optimistis, upaya hukum Banding atau Kasasi nanti, akan dikabulkan dengan merujuk pada putusan Kasasi yang akhirnya membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran. Pada mulanya, lanjut Amizar, gugatan penggugat tersebut dinilai tidak memiliki kedudukan hukum sehingga gugatan tidak diterima oleh PTUN Jakarta lalu mengajukan Banding dan putusan Banding menguatkan putusan PTUN Jakarta.
“Setelah itu, penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan akhirnya gugatan penggugat dikabulkan, membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden sebagaimana putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Kasasi menggunakan pendekatan keadilan substantif sehingga tidak terjebak hanya sebatas aspek legal standing,” papar Amizar.

