SERANG, LINIMASSA.ID – Perusahaan yang melakukan pemotongan iuran jaminan sosial dari gaji karyawan, tetapi tidak meneruskannya ke BPJS Ketenagakerjaan, menjadi perhatian serius dalam upaya perlindungan hak tenaga kerja.
Direktur Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Yuyulianda, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut menjadi salah satu fokus dalam peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Ia menjelaskan, ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan memiliki sejumlah bentuk.
Mulai dari tidak mendaftarkan seluruh karyawan, mengabaikan kepesertaan pekerja dalam program yang seharusnya diikuti, hingga membiarkan pembayaran iuran menunggak.
Dari berbagai bentuk pelanggaran tersebut, Eko menilai tindakan perusahaan yang telah mengambil potongan iuran dari gaji pekerja tetapi tidak menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus.
Praktik semacam itu dapat berdampak langsung terhadap pemenuhan hak pekerja ketika mengalami risiko sosial maupun kecelakaan kerja. Pasalnya, dana iuran yang seharusnya dibayarkan belum tercatat sebagai setoran sehingga kewajiban administrasi kepesertaan belum terpenuhi.
“Di balik tunggakan iuran itu ada hak-hak para pekerja yang belum bisa kita penuhi karena memang secara administratif iuran itu belum masuk,” ujar Eko, Senin, 16 November 2026.
BPJS Ketenagakerjaan Soroti Perusahaan Nakal
Eko menambahkan, langkah penanganan BPJS Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang memiliki tunggakan tidak hanya ditujukan untuk memberikan sanksi atau menempuh jalur hukum. Hal yang lebih diutamakan adalah memastikan perusahaan menyelesaikan kewajibannya sehingga hak pekerja tetap terlindungi.
Selama ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menempuh berbagai mekanisme administratif untuk mendorong perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran iuran. Upaya tersebut dilakukan sebelum persoalan dibawa ke ranah penegakan hukum.
Namun, apabila berbagai langkah persuasif dan administratif tidak menghasilkan kepatuhan, BPJS Ketenagakerjaan akan memperkuat koordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menangani perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya.
Melalui penguatan kerja sama tersebut, Eko berharap tingkat kepatuhan perusahaan dalam menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.
Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam mengelola potongan iuran dari upah karyawan. Sebab, dana tersebut merupakan bagian dari kewajiban perlindungan sosial pekerja yang harus dibayarkan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, pekerja tidak kehilangan atau tertunda dalam memperoleh hak jaminan sosial akibat kelalaian perusahaan dalam menyetorkan iuran yang telah dipotong dari gaji mereka.

