SERANG, LINIMASSA.ID – Persoalan pengangguran di Banten masih didominasi masyarakat berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten mencatat, lulusan SMA menyumbang 36,61 persen dari keseluruhan penganggur pada Agustus 2026. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk kelompok pendidikan tersebut mencapai 9,39 persen.
Tingginya angka pengangguran di Banten tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa. Ia berpandangan, kondisi itu memperlihatkan masih terdapat ketidaksesuaian antara kemampuan yang dimiliki para pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan maupun sektor industri.
Yeremia menilai, pemerintah daerah harus melakukan pembenahan terhadap sistem pendidikan vokasi, pelaksanaan pelatihan kerja, hingga program sertifikasi keahlian.
Langkah tersebut diperlukan agar lulusan sekolah mempunyai bekal keterampilan yang relevan dengan perkembangan kebutuhan lapangan kerja.
“Anak-anak muda tidak boleh dibiarkan menyelesaikan pendidikan, tetapi kemudian kesulitan mendapatkan pekerjaan. Pendidikan harus menjadi jembatan menuju kesempatan kerja, bukan justru menjadi masa tunggu panjang bagi generasi muda,” katanya beberapa waktu yang lalu soal pengangguran di Banten.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membangun sinergi yang lebih kuat antara lembaga pendidikan, balai latihan kerja, dan pelaku industri.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam menyesuaikan program pendidikan dan pelatihan menjadi penting agar keterampilan lulusan sejalan dengan kebutuhan perusahaan.
Di samping persoalan pengangguran lulusan SMA, Yeremia turut menyoroti kondisi ketenagakerjaan perempuan yang menunjukkan peningkatan angka pengangguran.
Berdasarkan catatan BPS, TPT perempuan pada Agustus 2026 berada di angka 7,95 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,83 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Perbedaan kondisi ketenagakerjaan juga terlihat berdasarkan wilayah tempat tinggal. Tingkat pengangguran di kawasan perdesaan tercatat sebesar 8,48 persen, sedangkan wilayah perkotaan berada pada angka 6,14 persen.
Pengangguran di Banten
Melihat berbagai persoalan pengangguran di Banten tersebut, Yeremia meminta pemerintah daerah memperluas peluang kerja melalui sejumlah sektor potensial. Di antaranya dengan mendorong masuknya investasi, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengembangkan industri pengolahan dan pertanian produktif.
Ia juga menyoroti kondisi jumlah penganggur yang justru mengalami penambahan meskipun persentase TPT Banten menunjukkan penurunan.
Pada Agustus 2026, jumlah penduduk yang belum memperoleh pekerjaan tercatat mencapai 414,12 ribu orang. Sementara itu, TPT turun tipis dari 6,69 persen pada Agustus 2025 menjadi 6,61 persen pada Agustus 2026.
Selain memperluas kesempatan kerja, Yeremia mengingatkan pemerintah agar memperhatikan aspek kesejahteraan dan kepastian kerja masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program ketenagakerjaan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya tenaga kerja yang terserap.
Hal tersebut berkaitan dengan menurunnya persentase pekerja formal di Banten. Dalam kurun waktu satu tahun, proporsi pekerja formal mengalami penurunan dari 54,88 persen menjadi 53,35 persen.
“Jangan sampai penyerapan tenaga kerja meningkat, tetapi sebagian besar masyarakat justru masuk ke pekerjaan informal dengan pendapatan tidak menentu dan perlindungan sosial yang terbatas,” tuturnya.
Karena itu, ia mendorong Pemprov Banten tidak hanya berfokus menekan angka pengangguran di Banten, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, memiliki penghasilan memadai, serta mendapatkan perlindungan sosial dan kepastian kerja.

