SERANG, LINIMASSA.ID – Kebijakan penghematan anggaran APBD Banten yang diterapkan sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Banten menjadi sorotan DPRD Banten.
Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Gembong R Sumedi, menilai langkah efisiensi tersebut dipengaruhi situasi ekonomi yang tengah menekan daerah.
Menurutnya, kondisi ekonomi global, termasuk konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, turut berdampak terhadap perekonomian nasional maupun daerah, dalam hal ini APBD Banten. Dampak tersebut kemudian memengaruhi kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Gembong mengatakan, pemerintah provinsi akhirnya perlu melakukan penyesuaian anggaran agar program prioritas kepala daerah tetap dapat direalisasikan.
“Karena kondisi tersebut, pemerintah daerah harus melakukan efisiensi APBD Banten supaya program prioritas gubernur dan wakil gubernur tetap berjalan,” ujarnya, Jumat, 22 Mei 2026.
Ia juga menyoroti menurunnya pendapatan daerah sebagai salah satu faktor utama. Menurut Gembong, masyarakat saat ini cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok dibanding kewajiban membayar pajak daerah.
APBD Banten dan Kendaraan Listrik
Selain efisiensi APBD Banten, pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik dinilai ikut memengaruhi pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor.
“Penggunaan mobil listrik juga turut mengurangi pemasukan daerah dari pajak kendaraan,” katanya.
Meski demikian, Gembong menegaskan pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada efisiensi APBD Banten semata. Ia meminta adanya langkah nyata untuk memperkuat kondisi ekonomi masyarakat.
Menurut dia, ketika stabilitas ekonomi masyarakat terjaga, maka penerimaan pajak daerah juga berpotensi meningkat kembali.
“Kalau kondisi ekonomi masyarakat membaik dan stabil, tentu penerimaan pajak daerah juga akan ikut meningkat,” tegasnya.
