SERANG, LINIMASSA.ID – Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, menyatakan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke wilayah tambang di Bojonegara dan Puloampel, Kabupaten Serang. Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan warga terkait dampak aktivitas pertambangan yang kian meresahkan.
Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat setempat mengeluhkan berbagai persoalan yang timbul akibat kegiatan tambang tersebut. Salah satunya adalah kemacetan parah yang kerap terjadi di jalur Bojonegara menuju Puloampel, yang berdampak langsung pada mobilitas dan aktivitas harian warga.
“Kami akan turun langsung untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas tambang di Bojonegara hingga Puloampel,” ujar Fahmi usai menerima perwakilan warga Bojongnegara dalam audiensi yang digelar di ruang Komisi IV DPRD Banten, Kota Serang, Selasa, 21 Oktober 2025.
Fahmi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerap berbagai aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjutinya dalam waktu dekat. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam setiap kegiatan usaha, termasuk menjaga stabilitas dan ketertiban lingkungan sekitar.
Salah satu isu yang tengah menjadi perhatian adalah pengaturan waktu operasional kendaraan tambang di Bojonegara dan Puloampel. Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur jam operasional truk-truk tambang.
“Kami mendukung percepatan penyusunan pergub tentang jam operasional yang sedang digodok oleh gubernur bersama para bupati dan wali kota di daerah pertambangan,” jelasnya.
Perusahaan Tambang di Bojonegara Bandel
DPRD Banten, lanjut Fahmi, akan turut memantau langsung pelaksanaan aturan tersebut di lapangan. Ia juga mendorong agar penegakan hukum atas pelanggaran Pergub dijalankan secara tegas.
“Kami minta truk-truk tambang di Bojonegara dan Puloampel tidak melintas sebelum waktu yang ditentukan. Mereka harus menunggu di area tambang masing-masing dan tidak parkir di bahu jalan agar kemacetan bisa dihindari,” tegasnya.
