SERANG, LINIMASSA.ID – Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusumah menegaskan, PPPK Banten dilarang demo. Pernyataan tegas ini disampaian usai rapat evaluasi anggaran.
Acara rapat evaluasi anggaran dilaksanakan di Gedung Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Senin 28 Juli 2025. DIhadiri oleh sejumlah kepada OPD dan jajaran.
Pernyataan PPPK Banten dilarang demo disertai dengan ancaman, jika sampai nekat melakukan aksi demo, maka Wagub Banten akan dicoret dari daftar pegawai di Pemprov Banten.
“Kalau PPPK Banten demo, lebih baik kita coret saja,” kata Dimyati.
Penyataan PPPK Banten dilarang demo ini disampaikan disampaikan Diyati menyusul beban tambahan anggaran daerah untuk pembayaran gaji PPPK.
“Saya kasih tahu sama PPPK, kalau Mr Dim kecewa, kita coret betulan nanti. Jangan demo-demo lagi,” tegasnya.
Menurut Dimyati, Pemprov Banten saat ini masih mengusulkan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan agar pembayaran gaji PPPK dapat ditopang dari dana pusat.
PPPK Banten Dilarang Demo, Ini Alasannya
Terkait PPPK Banten dilarang demo, Dimyati mengatakan, jika Pemprov Banten saat ini masih mengusulkan penambahan anggaran untuk gaji PPPK kepada Kementerian Keuangan.
“Saya minta Bu Sri Mulyani bagi-bagilah buat daerah,” ujar Dimyati.
Dijelaskan Dimyati, pengangkatan PPPK dilakukan di tengah proses penganggaran daerah yang telah terlebih dahulu ditetapkan.
“Daerah sudah tetapkan APBD, tiba-tiba ada keputusan PPPK dengan nilai gaji yang sudah ditentukan. Maka pemerintah pusat harus bantu,” pintanya.
Dengan demikian, ia meminta PPPK Banten Dilarang Demo dan tidak perlu khawatir karena pihaknya akan tetap membayar gaji para PPPK meskipun dalam kondisi fiskal yang terbatas.
“Untuk PPPK Banten dilarang demo dan jangan khawatir. Kita jelas akan membayar. Jadi nggak usah demo. Tenang saja,” tegasnya.
Dimyati juga mengingatkan seluruh pegawai Pemprov, termasuk guru dan PPPK Banten dilarang demo “Mereka itu bagian dari kita, dari dalam. Kalau demo saya kecewa berat,” ujarnya.
Menurutnya, Pemprov Banten saat ini tengah berupaya keras menyejahterakan seluruh aparatur, tidak hanya dari sisi penghasilan, tetapi juga kesehatan, beban kerja, dan kehidupan keluarganya.
“Kita betul-betul memperhatikan semua. Bukan hanya take home pay, tapi juga kesehatan, tenaga, dan keluarganya. Kalau mereka masih demo, saya kecewa berat. Sakitnya tuh di situ,” pungkas Dimyati.
