SERANG, LINIMASSA.ID – Sebanyak 11 ribu PPPK Pemprov Banten atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang akan segera dilantik tahun ini dipastikan tidak menerima tunjangan kerja atau tukin.
Namun, para PPPK ini hanya akan menerima gaji pokok tanpa komponen tukin sepanjang tahun anggaran tahun 2025.
Pelantikan PPPK Pemprov Banten dilakukan secara bertahap, pada tahap pertama akan dilantik sebanyak 9 ribu orang yang akan dilaksanakan pada 1 Agustus 2025, kemudian sisanya 1.000 orang dilantik di tahap kedua pada 1 Oktober 2025.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, menjelaskan saat ini Pemprov Banten baru mengalokasikan anggaran untuk pembayaran gaji PPPK melalui Dana Alokasi Umum atau DAU dari pemerintah pusat.
“Anggaran gaji PPPK Pemprov Banten sudah dialokasikan APBD murni 2025 melalui DAU PPPK sebesar Rp218 miliar,” kata Rina.
Tapi untuk tukin PPPK Pemprov Banten belum dianggarkan karena keterbatasan fiskal daerah. Sehingga pengalokasian tukin perlu mempertimbangkan dua hal, yakni kemampuan keuangan daerah dan aturan terkait mekanisme penilaian kinerja PPPK.
Calon PPPK Pemprov Banten Kecewa
Meski pelantikan PPPK Pemprov Banten dilakukan pada 1 Agustus, proses administrasi kepegawaian dan input data ke sistem penggajian membutuhkan waktu.
Rina berharap proses ini selesai di minggu ketiga di bulan Agustus, sehingga gaji bisa dibayarkan. “Kalau pun agak terlambat, akan dibayarkan sekaligus pada September untuk dua bulan,” katanya.
Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten, Taufik Hidayat, mengaku sangat menyayangkan tidak adanya tukin bagi calon PPPK Pemprov Banten yang akan dilantik.
Tafik mengaku mendapatkan informasi hanya beberapa OPD yang sudah menganggarkan tukin, sementara sebagian besar belum menganggarkan karena keterbatasan anggaran.
“Teman-teman calon PPPK sangat berharap bisa mendapatkan tukin karena itu sangat membantu kesejahteraan mereka,” ungkap Taufik.
Ia menegaskan bahwa secara regulasi, PPPK juga berhak atas tunjangan kinerja sebagaimana PNS. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
“Selama ini PPPK yang sudah diangkat menerima tukin sekitar Rp2,5 juta per bulan. Kalau yang baru tidak dapat, tentu akan muncul kecemburuan sosial di kalangan aparatur negara,” ujarnya.
