linimassa.idlinimassa.id
  • News
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Bisnis
  • Gaya Hidup
  • Khazanah
  • Berita Video
Reading: Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot?
linimassa.idlinimassa.id
  • News
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Bisnis
  • Gaya Hidup
  • Khazanah
  • Berita Video
Cari di sini
  • News
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Bisnis
  • Gaya Hidup
  • Khazanah
  • Berita Video
Punya akun? Sign In
Follow US
  • Disclaimer
  • Privacy
  • Redaksi
  • Info Iklan
© 2023 linimassa.id. Designed by dezainin.com
linimassa.id > Indeks > News > Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot?
News

Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot?

LinimassaNews
21 November 2026
Share
waktu baca 13 menit
Diskusi Malika for Urban Studies serie kedua tentang 18 Tahun Kota Tangsel Benarkah Menjadi Kota Autopilot
Diskusi terbuka 'Potret 18 Tahun Kota Tangsel Benarkah Menjadi Kota Autopilot' yang diadakan oleh Malika for Urban Studies di Bour Coffeworks BSD, Serpong, Jumat, 20 November 2026.
SHARE

LINIMASSA.ID, TANGSEL – Memasuki usia ke-18 tahun, Kota Tangerang Selatan (Kota Tangsel) dinilai masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola perkotaan. Di balik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kawasan properti, muncul kritik mengenai ketimpangan pelayanan publik, fragmentasi wilayah, kemacetan, hingga persoalan lingkungan. Dalam diskusi ini juga dibahas mengenai ketimpangan infrastruktur antara “Tangsel Swasta” dan “Tangsel Negeri” serta segregasi antara permukiman perkampungan dan permukiman yang dikembangkan oleh pengembang property.

Contents
Potret Kota Tangsel dari Otonomi DaerahNarasi #Autopilot Kota Tangsel sebagai Satire Pembangunan KotaFragmentasi Kawasan di Kota TangselPemkot Tangsel Tanggapi KritikMalika for Urban Studies Tekankan 5 Poin Penting Potret 18 Tahun Kota Tangsel

Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi bertema “Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot?” di Bour Coffeworks BSD, Jumat 20 November 2026. Forum menghadirkan sejumlah pengamat, akademisi, jurnalis, dan mahasiswa serta perwakilan Pemerintah Kota Tangsel untuk mengevaluasi arah pembangunan daerah hasil pemekaran Kabupaten Tangerang tersebut.

Potret Kota Tangsel dari Otonomi Daerah

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan, evaluasi terhadap Kota Tangsel perlu dilakukan dengan melihat tujuan utama desentralisasi dan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, partisipasi, pemberdayaan, dan daya saing daerah.

Menurutnya, Kota Tangsel memiliki keuntungan struktural dari sisi kapasitas fiskal. Basis ekonomi perkotaan yang kuat membuat pendapatan asli daerah (PAD) relatif besar sehingga pemerintah daerah mempunyai ruang lebih luas untuk menentukan prioritas belanja pembangunan.

Namun, besarnya kapasitas fiskal tersebut belum otomatis menjamin seluruh persoalan masyarakat tertangani.

Melihat Fenomena Autopilot Kota Tangsel dari Empat Gejala

Armand yang juga Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara dalam Kabinet Bayangan , mengidentifikasi empat gejala yang disebutnya sebagai fenomena kota autopilot. Pertama, autopilot pelayanan, ketika masyarakat harus mencari solusi sendiri atas persoalan sehari-hari, seperti banjir dan penumpukan sampah.

Kedua, autopilot pembangunan, yakni pertumbuhan kawasan yang lebih terlihat di wilayah pengembangan properti oleh korporasi besar dibandingkan kawasan permukiman masyarakat yang tidak tersentuh pengembang.

Ketiga, autopilot akuntabilitas, yaitu belum optimalnya respons pemerintah terhadap keluhan dan aspirasi warga. Keempat, autopilot pengendalian dan pengawasan, ketika pemerintah daerah dinilai lebih berorientasi pada pemenuhan administrasi dan target serapan anggaran dibandingkan hasil pelayanan yang dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai ada oligarki atau dinasti yang menutup ruang atau akses publik untuk turut terlibat mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga penyusunan kebijakan,” kata Armand.

- Advertisement -
Ad imageAd image

Ia juga menyoroti tiga kesenjangan kebijakan, yakni perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, serta hasil pelayanan. Menurutnya, persoalan banjir, sampah, dan keterhubungan antarkawasan harus benar-benar masuk dalam dokumen perencanaan dan diterjemahkan menjadi program serta alokasi anggaran.

Selain itu ia juga menyoroti perihal segregasi sosial antara pemukiman perkampungan dengan permukiman yang dibangun perusahaan property. Menurutnya, hal tersebut sudah tidak lagi terjadi dengan gagasan bahwa setiap kawasan harus bertumbuh bersama.

“Kita ingin tumbuhnya balance, grow together,” ungkapnya.

Narasi #Autopilot Kota Tangsel sebagai Satire Pembangunan Kota

Sementara itu, jurnalis lingkungan Asnil Bambani menilai istilah autopilot dalam konteks Kota Tangsel merupakan sindiran terhadap pembangunan kota yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan sentuhan manusia.

Ia menjelaskan, autopilot seharusnya menggambarkan sistem yang mampu berjalan secara mandiri karena memiliki mekanisme yang kuat. Namun, apabila sistem tersebut tidak bekerja, kondisi yang terjadi justru dapat menggambarkan kegagalan fungsi tata kelola perkotaan.

Asnil menekankan pentingnya tiga aspek ketahanan lingkungan, yakni air, tanah, dan udara. Menurutnya, ketergantungan terhadap sumber air dari luar wilayah, keterbatasan lahan akibat ekspansi properti, serta peningkatan polusi udara menjadi persoalan yang harus diantisipasi Tangsel.

Ia mempertanyakan kesiapan kota dalam menyediakan cadangan lahan untuk kebutuhan generasi mendatang, termasuk ruang terbuka hijau dan fasilitas publik.

“Apakah ini masih bisa diandalkan untuk 20–30 tahun ke depan untuk anak cucu warga Tangsel?” ujarnya.

Asnil juga mendorong pemerintah daerah mulai menghitung jejak karbon dari aktivitas perkotaan, terutama sektor transportasi. Penghitungan tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki indikator terukur untuk mengevaluasi penurunan emisi dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Fragmentasi Kawasan di Kota Tangsel

Dari perspektif tata kota, Forina Lestari, Peneliti dan Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Indonesia (ITI), menyoroti fragmentasi kawasan yang menyebabkan perbedaan kualitas infrastruktur antara permukiman yang dikembangkan pengembang dan kawasan kampung.

Menurutnya, kota harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang saling terhubung, bukan sekadar kumpulan kawasan yang berkembang secara terpisah.

Ia mencontohkan persoalan akses transportasi menuju simpul transit. Keterbatasan angkutan pengumpan atau feeder dari kawasan permukiman menuju stasiun membuat masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi.

Forina juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), terutama terkait kejelasan status aset antara pengembang dan pemerintah daerah.

Ia mendorong adanya basis data aset yang transparan, integrasi transportasi umum, pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, serta penerapan konsep Land Value Capture (LVC) untuk memperkuat pembiayaan pembangunan melalui peningkatan nilai lahan.

Komunikasi Pemerintah Kota Tangsel Kepada Masyarakat Perlu Diperbaiki

Sementara itu, dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dirga Maulana, menilai persoalan pembangunan Kota Tangsel juga berkaitan dengan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek yang terlibat sejak tahap perencanaan.

Ia menilai pelibatan masyarakat yang baru dilakukan ketika kebijakan akan diterapkan berpotensi menimbulkan konflik sosial dan menghambat pelaksanaan pembangunan.

Dirga juga menekankan pentingnya mekanisme umpan balik agar setiap keluhan dan aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.

“Pemerintah di Indonesia dalam hal desain kebijakan saya rasa progresif, tapi not good implementation,” ujarnya.

Pemkot Tangsel Tanggapi Kritik

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Tangerang Selatan, Fuad, menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.

Ia mengatakan forum diskusi tersebut menjadi ruang bagi pemerintah untuk menjelaskan kebijakan sekaligus menerima evaluasi terhadap pembangunan yang telah berjalan.

Fuad menjelaskan, Tangsel memiliki karakteristik wilayah yang didominasi kawasan perumahan. Sebagian kawasan dikembangkan oleh perusahaan properti besar, sementara sebagian lainnya tumbuh secara organik melalui permukiman kampung.

Menurutnya, pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap kawasan yang dikembangkan swasta melalui persetujuan rencana induk, site plan, koefisien dasar hijau, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Adapun untuk kawasan kampung, pemerintah melakukan intervensi melalui pembangunan jalan lingkungan, pedestrian, dan drainase.

Namun, pelaksanaan pembangunan di sejumlah kawasan masih menghadapi kendala, terutama persoalan kepemilikan tanah. Fuad menjelaskan pemerintah tidak dapat membangun jalan apabila status kepemilikan tanahnya belum jelas karena harus mematuhi ketentuan administrasi dan pemeriksaan keuangan negara.

Fuad juga menyampaikan sejumlah indikator pembangunan Tangsel menunjukkan capaian positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkannya, pertumbuhan ekonomi Tangsel terus meningkat setelah pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan menurun, dan indeks pembangunan manusia (IPM) berada di atas rata-rata Provinsi Banten maupun nasional.

Meski demikian, ia mengakui persoalan lingkungan masih menjadi tantangan, khususnya pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH). Dengan luas wilayah sekitar 164 kilometer persegi, pemenuhan target RTH publik sebesar 20 persen membutuhkan ketersediaan lahan sekitar 32 kilometer persegi.

Fuad mengatakan pemerintah juga menjalankan mekanisme perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 54 kelurahan. Usulan masyarakat dihimpun dan disandingkan dengan rencana perangkat daerah serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Malika for Urban Studies Tekankan 5 Poin Penting Potret 18 Tahun Kota Tangsel

Berdasarkan berbagai persoalan dan pandangan yang mengemuka dalam diskusi tersebut, Malika for Urban Studies menilai bahwa usia ke-18 tahun harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk melakukan koreksi mendasar terhadap arah pembangunan kota. Pertumbuhan ekonomi dan capaian indikator makro tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan ketika ketimpangan pelayanan publik, krisis lingkungan, dan ketidaksetaraan akses terhadap ruang kota masih terjadi. Untuk itu, Malika for Urban Studies menyampaikan lima rekomendasi:

Pertama, mengakhiri pembiaran masalah publik yang membuka ruang privatisasi pelayanan dasar. Pemerintah Kota Tangsel tidak boleh membiarkan persoalan publik berlarut-larut hingga masyarakat terpaksa membeli solusi dari pihak swasta. Kegagalan pelayanan publik tidak boleh menjadi peluang akumulasi keuntungan bagi pemilik modal. Pemerintah harus bertanggung jawab menyediakan layanan dasar, mengevaluasi wilayah yang mengalami defisit pelayanan, serta menetapkan target penyelesaian yang terukur dan dapat diawasi publik.

Kedua, membuka ruang partisipasi publik yang inklusif dan tidak elitis. Partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai formalitas Musrenbang atau didominasi elite politik dan kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Pemerintah harus memastikan keterlibatan kelompok yang selama ini kurang terwakili, seperti warga kampung, pekerja, perempuan, penyandang disabilitas, komunitas lingkungan, kelompok muda, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Keterbukaan informasi, kesetaraan akses, serta tindak lanjut atas aspirasi warga harus menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan.

Ketiga, menetapkan agenda pemulihan ekologis melalui perlindungan RTH dan daerah aliran sungai. Pemerintah perlu memetakan kondisi ruang terbuka hijau (RTH), daerah aliran sungai (DAS), kawasan resapan air, wilayah rawan banjir, serta kawasan yang terancam alih fungsi lahan. Pemetaan tersebut harus menjadi dasar pemulihan ekologis dan pencapaian target RTH minimal 30 persen dari luas wilayah kota, terdiri atas 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. Perlindungan sempadan sungai, kawasan resapan air, dan ruang ekologis yang tersisa juga harus diperkuat. Kebijakan pembangunan dan perizinan wajib mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung lingkungan agar Tangsel tidak mewariskan krisis ekologis kepada generasi mendatang.

Keempat, menghapus segregasi sosial dan ketimpangan infrastruktur antarkawasan. Pemerintah harus mengakhiri pola pembangunan yang menghasilkan kawasan eksklusif dengan kualitas infrastruktur dan fasilitas publik yang berbeda antara permukiman kampung dan kawasan properti. Malika mendorong audit ketimpangan infrastruktur sebagai dasar pemerataan pembangunan, terutama dalam penyediaan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, transportasi publik, pedestrian, ruang terbuka, dan fasilitas sosial. Pemerintah juga harus memperketat pengawasan terhadap kewajiban pengembang dalam penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), sehingga keuntungan bisnis properti tidak meninggalkan beban infrastruktur dan lingkungan kepada masyarakat.

Kelima, memprioritaskan penyelesaian persoalan struktural perkotaan dengan keberpihakan kepada kelas pekerja dan kelompok rentan. Pemerintah harus menggeser orientasi pembangunan dari sekadar mengejar pertumbuhan fisik dan investasi menuju pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Penanganan banjir, kemacetan, ketimpangan infrastruktur, keterbatasan transportasi publik, dan penurunan kualitas lingkungan harus menjadi prioritas melalui sistem drainase dan pengendalian banjir yang terintegrasi, transportasi publik yang terhubung dengan kawasan permukiman, serta pemerataan infrastruktur hingga tingkat kelurahan. Pembangunan juga harus menjamin akses terhadap hunian layak, transportasi terjangkau, fasilitas publik, dan lingkungan yang sehat bagi kelas pekerja serta masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Kota Tangsel tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, dan ekspansi kawasan properti, tetapi dari sejauh mana pemerintah mampu menjamin kehidupan yang layak dan akses yang setara bagi seluruh warganya. Tangsel tidak kekurangan modal ekonomi untuk menjadi kota maju. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan tidak hanya menguntungkan pemilik modal, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Memasuki usia ke-18 tahun, Tangsel harus berhenti menjadi kota yang berjalan seolah-olah tanpa kendali. Sudah saatnya pemerintah hadir, bekerja, berpihak kepada warga, dan bertanggung jawab atas masa depan kotanya.

Bagikan tulisan ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
- SOSIALISASI PAJAK -
Ad image
- Advertisement -
Ad imageAd image
10 NOVEMBER 2026
Ad imageAd image
- 27 OKTOBER 2026 -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image

Terkini

Poliran
Kapolri Resmi Tutup Pelatihan Poliran di Kasemen, 502 Peserta Lulus dengan 13 Keahlian
News
Banten International Stadium
Jalan Menuju Banten International Stadium Direncanakan Jadi 4 Jalur, Siapkan Anggaran Rp260 Miliar
News
Ujung Kulon
DLHK Banten Tegaskan WUP di Sekitar Ujung Kulon Bukan Izin Pertambangan
News
CKG di Banten
CKG di Banten Sudah Menjangkau 8 Juta Warga, Raih Posisi Kedua Nasional
News
Karate Tangsel
Karate Tangsel Optimistis Capai Target Lima Emas di Porprov Banten 2026
News
linimassa.idlinimassa.id
Follow US
© 2023 linimassa.id. Designed by dezainin.com
  • Disclaimer
  • Privacy
  • Redaksi
  • Info Iklan