linimassa.id – Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, terus mengumpulkan masukan dari para pengusaha dan buruh menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah Tahun 2024. Setelah berdiskusi dengan buruh pada Oktober 2023, Nana Sudjana bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah di Kantor Gubernur pada Rabu (1/11/2023).
Pj Gubernur Jateng menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi berbagai pihak terkait dengan UMP. Pembahasan UMP selalu menjadi perhatian khusus menjelang akhir tahun, dan untuk meminimalisasi potensi gejolak, pemerintah provinsi selalu mengumpulkan aspirasi dan masukan dari semua pihak yang terlibat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menjelaskan bahwa formula UMP dibahas oleh dewan pengupahan provinsi atau lembaga tripartit yang melibatkan pemerintah provinsi, serikat buruh atau pekerja, dan perwakilan pengusaha. Namun, pembahasan UMP masih menunggu aturan pasti yang akan diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
Azis mengatakan bahwa rencana aturan tersebut sudah disusun oleh kementerian dan telah diuji publik. Diperkirakan dalam beberapa pekan ke depan, formula untuk menghitung upah minimum akan segera diumumkan.
Ketua DPP Apindo Provinsi Jawa Tengah, Frans Kongi, menegaskan komitmen Apindo dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis di Jawa Tengah. Apindo berupaya memastikan hubungan baik antara pengusaha dan pekerja, serta antara pengusaha dan pemerintah. Kongi juga menyatakan bahwa pihaknya akan memperhatikan dan mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan upah minimum yang adil dan berkelanjutan, pembahasan dan kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan buruh adalah langkah penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan ekonomi di Jawa Tengah. (AR)
