LINIMASSA.ID, TANGSEL – Puluhan orangtua siswa TK dan SD Islam Pembangunan Pamulang mengadu nasib ke DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu, 26 Agustus 2026.
Mereka meminta, agar anggota DPRD Kota Tangsel ikut serta menengahi konflik antara Yayasan Syarif Hidayatullah dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menghambat aktvitas belajar mengajar di sekolah.
Ketua Komisi II DPRD Tangsel Ricky Yuanda Bastian mengatakan, bahwa persoalan TK dan SD Islam Pembangunan saat ini cukup kompleks lantaran terdapat konflik antara pihak yayasan yang selama ini mengelola sekolah dengan pihak yang kini mengklaim memiliki kewenangan atas pengelolaan aset dan sekolah.
“Yayasan lama yang mengaku mengelola dan kemudian memiliki aset tersebut mengadukan bahwa telah terjadi konflik, yang mana yayasan beserta aset-asetnya telah diambil alih. Nah, pengaduan itu didasari dari surat yayasan yang lama atas nama Pak Ilham sebagai Ketua Yayasan,” ujarnya di lokasi.
Menurutnya, pengaduan tersebut disampaikan berdasarkan surat dari yayasan lama yang ditandatangani Ilham selaku ketua yayasan. Meski demikian, Ricky menegaskan DPRD tidak ingin masuk terlalu jauh ke dalam sengketa kepemilikan maupun kewenangan pengelolaan.
DPRD Tangsel Utamakan Efektivitas KBM
Menurut dia, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. DPRD, kata dia, lebih memprioritaskan agar konflik tersebut tidak berdampak terhadap siswa dan guru.
“Concern dari DPRD adalah menyelamatkan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Maka dari itu, dari Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan Tangsel, dan kami dari DPRD sikapnya jelas mengutamakan proses KBM yang berlangsung di TKIP maupun SDIP Pamulang,” paparnya.
Ricky mengatakan pihaknya juga menerima sejumlah keluhan orang tua terkait kondisi sekolah setelah konflik mencuat. Di antaranya dugaan pergantian akses kunci ruang tata usaha hingga pembongkaran CCTV.
“Adapun konflik yang terjadi, kita serahkan kepada ranah hukum yang berlaku sampai inkracht,” katanya.
Namun, dia menegaskan DPRD tidak akan langsung mengambil kesimpulan atas laporan tersebut. Pihaknya akan meminta penjelasan dari seluruh pihak terkait, termasuk yayasan yang kini mengelola sekolah dan aparat penegak hukum.
“Tentu saja kami tidak menelan informasi itu begitu saja. Kami perlu berdiskusi dengan pimpinan, berdiskusi dengan pihak penegak hukum, dan rencananya kami akan mengundang yayasan yang baru serta aparat penegak hukum untuk dimintai keterangan,” paparnya.
Ricky menjelaskan, pemanggilan tersebut bukan dalam konteks pemeriksaan, melainkan untuk mendapatkan penjelasan mengenai kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk terkait pendudukan lokasi, perubahan akses maupun aset yang dipersoalkan.
Dia juga menyebut terdapat perbedaan waktu penerbitan legalitas badan hukum antara yayasan lama dan yayasan baru.
“Yayasan yang lama itu SK Kumham-nya tahun 2006. Nah, ternyata yayasan baru tadi barusan dilihat SK Kumham-nya tahun 2026. Jadi selisih 20 tahun yang lalu, sedangkan yayasan baru ini baru kemarin,” jelasnya.
Terkait status tanah dan bangunan TKIP-SDIP, Ricky mengaku belum melihat dokumen kepemilikan secara langsung. Berdasarkan keterangan pengurus yayasan lama dalam RDP, aset tersebut diklaim sebagai aset yayasan dan bukan aset negara.
“Saya belum melihat dokumennya langsung, ya. Tapi informasi yang tadi disampaikan oleh pengurus yayasan yang lama adalah itu merupakan aset mereka, bukan aset negara,” ungkapnya.
DPRD Tangsel selanjutnya berencana kembali mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut. Ricky menyebut pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan DPRD sebelum menentukan jadwal.
Selain yayasan baru dan aparat penegak hukum, orang tua siswa juga akan kembali dilibatkan dalam pembahasan lanjutan.
Wali Murid TK & SD Islam Pembangunan Pamulang Harapkan Solusi
Mia Fritiwati, wali murid yang hadir dalam pertemuan mengatakan bahwa kedatangan mereka ke DPRD bukan untuk menentukan pihak mana yang berhak mengelola sekolah. Menurut dia, para orang tua tidak ingin anak-anak menjadi korban dari konflik antara pihak yayasan.
“Poin yang ingin kami sampaikan sebagai orang tua adalah bagaimana kegiatan belajar-mengajar (KBM) anak-anak dapat berjalan dengan aman, lancar, dan nyaman di sekolah. Kenyamanan ini tidak hanya untuk anak-anak, tetapi tentu untuk kami juga sebagai orang tua,” ucapnya.
Dia menegaskan, keamanan dan kenyamanan siswa menjadi persoalan utama yang ingin disampaikan kepada DPRD.
“Kami tidak fokus pada konflik yayasan atau hal lainnya karena itu bukan ranah kami. Fokus kami adalah bagaimana proses belajar-mengajar anak-anak tidak terganggu, baik dari sisi siswa maupun guru-guru,” katanya.
Mia menyebut kejadian kericuhan yang terjadi sebelumnya membuat para orang tua khawatir ketika melepas anak-anak mereka ke sekolah. Menurut dia, kondisi psikologis siswa juga menjadi perhatian. Sebab, proses pendidikan tidak akan berjalan maksimal apabila anak merasa takut dan tidak nyaman berada di lingkungan sekolah. (Red/KO)
