linimassa.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan peningkatan signifikan dalam peredaran hoaks atau kabar palsu menjelang Pemilu 2024 di Indonesia. Budi mengungkapkan bahwa jumlah hoaks yang beredar di tengah publik telah meningkat hingga 10 kali lipat dibandingkan sepanjang tahun 2022.
Budi menjelaskan, “Kemenkominfo mencatat bahwa selama tahun 2022 hanya terdapat 10 hoaks terkait pemilu. Namun, sejak Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023, terdapat 98 konten hoaks yang beredar. Hal ini menunjukkan peningkatan hampir 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu.”
Peningkatan peredaran hoaks terutama terjadi sejak Juli 2023. Budi mencatat bahwa sebagian besar hoaks tersebut menyebar melalui platform Facebook. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengambil tindakan dengan meminta perusahaan yang mengelola Facebook, yaitu Meta platform, untuk menghapus konten-konten hoaks tersebut.
Budi menjelaskan bahwa hoaks yang beredar tidak hanya menyasar calon presiden dan calon wakil presiden, tetapi juga merusak reputasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan proses penyelenggaraan pemilu, dengan tujuan untuk menciptakan ketidakpercayaan terhadap Pemilu 2024.
Contohnya adalah hoaks tentang temuan uang palsu di Pandeglang, Banten, yang disebut akan digunakan untuk membeli suara dalam Pilpres 2024. Selain itu, juga terdapat hoaks terkait penerbitan draf surat suara calon presiden dan calon wakil presiden 2024, padahal KPU belum melakukan pencetakan surat suara.
Peredaran hoaks di tengah masyarakat dianggap berpotensi merusak kualitas demokrasi dan dapat memecah belah masyarakat. Budi mengajak semua pihak untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap isu hoaks ini.
“Akibatnya, pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan ketidakpercayaan antara warga negara.” tambahnya.
Kemenkominfo terus melakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku penyebaran hoaks serta menyadarkan masyarakat akan bahaya hoaks bagi integritas pemilu dan stabilitas bangsa. (AR)
