Tangerang, LINIMASSA.ID – Terkait sistem Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Maksimal 10 Jam Selesai yang diterapkan Kota Tangerang menjadi perhatian banyak kota dan kabupaten di luar Tangerang ingin belajar langsung.
Atas inovasi Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Maksimal 10 Jam Selesai berhasil menarik perhatian kota/kabupaten atau provinsi lain yang berbondong-bondong datang ke Kota Tangerang untuk mempelajari dan mengadopsi sistem yang terbukti efektif dan efisien. Bahkan secara langsung mendapat apresiasi dari Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait.
Sugihharto Achmad Bagdja, selaku Kepala DPMPTSP Kota Tangerang mengatakan, sejak awal Januari 2025 hingga saat ini setiap pekannya selalu ada kunjungan dari berbagai daerah untuk datang berdiskusi langsung tentang sistem layanan PBG Maksimal 10 Jam Selesai.
“Mulai dari Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Berau, Kota Malang, Kota Palembang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Palopo dan masih banyak lagi. Terbaru, Kota Padang dan Kabupaten Labuhan Batu Utara hari ini,” kata Sugihharto, Selasa, 18 Februari 2025.
Sugihharto menambahkan, adapun yang sudah mengajukan untuk datang yaitu pada 27 Februari mendatang dari Kota Pagar Alam.
“Pastinya, Kota Tangerang selalu terbuka untuk saling belajar dan sama-sama memajukan Indonesia dengan layanan yang cepat, tepat dan efisien untuk masyarakat Indonesia, khususnya Kota Tangerang,” tambahnya.
Ia pun menjelaskan, sejuah ini sejumlah daerah juga telah melakukan penandatanganan MoU hingga Perjanjian Kerja Sama (PKS). Setiap kunjungan, seluruh daerah saling bertukar ide, gagasan serta inovasi agar bisa terus berkembang demi kemaslahatan masyarakat.
“Kota Tangerang akan terus menyambut baik upaya seluruh daerah dalam percepatan pelayanan PBG. Tentunya, Pemkot Tangerang siap membantu dan memfasilitasi segala hal yang dibutuhkan agar inovasi ini bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” katanya.
Sugihharto berharap, dengan sinergi ini, diharapkan percepatan layanan perizinan bangunan dapat diterapkan lebih luas di berbagai daerah.
“Meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah,” tutupnya.
