linimassa.id – Insan Cendekia Indonesia (ICI) menyoroti isu amandemen ke-5 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam kegiatan Narasi Rakyat Daerah jilid II, di Kantor Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Sabtu (22/1/2022).
Kegiatan bertema “Menyelaraskan Frekuensi Masyarakat dengan MPR Mengenai Wacana Amandemen ke-5 UUD 1945” itu, merupakan kolaborasi dengan Harapan Pemuda Indonesia (HPI) dan IKAMI (Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar) Sulawesi Selatan.
Ketua Panitia Pelaksana Narasi Rakyat Daerah (NRD) Jilid II Muhamad Bukhari Muslim mengatakan, kegiatan tersebut untuk mengukur sejauh mana informasi mengenai amandemen sampai kepada masyarakat.
“Kami berharap adanya kegiatan Narasi Rakyat Daerah ini dapat menjadi ruang dialog bagi masyarakat dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) mengenai wacana amandemen ke-5 UUD 45. Agar miskonsepsi-miskonsepsi yang ada bisa dihindari,” katanya.
Di tempat yang sama, Direktur Insan Cendekia Indonesia Nur Muhaimin menuturkan, adanya agenda Narasi Rakyat Daerah (NRD) yang bertajuk amandemen ke-5 UUD 1945 ini menjadi langkah awal bagi Insan Cendekia Indonesia dalam menapaki tahun 2022.
“Ke depan, semoga ICI dapat membuat kolaborasi skala yang lebih besar bersama pemerintah dan lembaga lainnya yang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik di Tangerang Selatan maupun di tingkat nasional serta internasional”, tuturnya.
Sementara itu, Keynote Speaker dalam Narasi Rakyat Daerah (NRD) Jilid II H. Tamsil Linrung mengapresiasi Insan Cendekia Indonesia. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting karena masyarakat berhak tahu tentang poin-poin yang terdapat dalam wacana amandemen ke-5 UUD 1945.
Menurutnya ada dua hal yang dianggap penting dalam isu amandemen ini, yakni terkait presidential threshold dan penguatan lembaga perwakilan. Tamsil mengatakan bahwa presidential threshold yang ada saat ini harus diturunkan hingga 0 %.
“Perjuangan menurunkan presidential threshold ini penting untuk disuarakan demi merawat demokrasi Indonesia. Supaya setiap anak bangsa punya hak yang sama untuk maju dan mencegah masuknya campur tangan oligarki.”, ugkapnya.
Dia mengajak mahasiswa dan segenap elemen masyarakat untuk bersama-sama berjuang menyelematkan demokrasi Indonesia melalui penataan sistem presidential yang lebih baik.
Acara tersebut turut dihadiri Anggota DPD RI, H. Tamsil Linrung, Kasubdit 2 Politik Polri, Kombes Pol Agus Sutrisno, Kesbangpol Tangerang Selatan, Chairul Soleh, Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Sharly Sollu, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, Direktur Juris Polis Institute, Athari Farhani, Sekretaris PWI Tangerang Selatan Idral Mahdi, dan Wakil Ketua DPD KNPI Sulteng, Fahriyanto S. Mas’oamah. (met)
