Tangerang, LINIMASSA.ID – Warga Panunggangan Barat demo atau melakukan aksi unjuk rasa terkait proses pembebasan lahan untuk pembangunan Turab Kali Cisadane. Mereka menuntut kejelasan Pemkot Tangerang terkait proses pembebasan lahan yang belum terselesaikan.
Perwakilan pendemo kemudian diajak berdialog bersama Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, setelah sebelumnya Nurdin menemui mereka dan menunjukkan itikad baiknya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pertemuan itu berlangsung di ruang Patio Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis 16 Januari 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Pj Wali Kota yang didampingi para asisten daerah, dan mendengarkan secara langsung aspirasi dan kendala yang disampaikan oleh warga terkait proses pembebasan lahan yang belum terselesaikan pada pembangunan Turab Kali Cisadane.
“Saya hari ini menerima masyarakat yang menyampaikan harapan untuk proses pembebasan lahan terkait pembangunan Turab Kali Cisadane. Mereka menyampaikan ada lahan yang hingga kini belum selesai proses pembebasannya,” kata Nurdin.
Masih dikatakan Nurdin, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan pembangunan Turab Kali Cisadane ini secara tuntas dengan mengedepankan prinsip administrasi yang jelas dan transparan.
Dalam pertemuan tersebut, Pj Wali Kota meminta masyarakat untuk segera melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi dasar hukum kepemilikan lahan, seperti alas hak dan bukti-bukti kepemilikan lainnya terkait pembangunan Turab Kali Cisadane.
“Pada prinsipnya, alas hak dan bukti kepemilikan harus jelas. Kami dari pemerintah akan membantu mempercepat proses ini selama dokumen-dokumen yang diperlukan sudah terpenuhi, terkait dengan pembangunan Turab Kali Cisadane ini,” jelas Nurdin.
Pemkot Berikan Pendampingan
Selain itu, disepakati bahwa Pj Wali Kota akan memastikan, pemerintah akan memberikan pendampingan kepada warga untuk memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Ia menegaskan, jika ada dokumen yang menjadi tanggung jawab pemerintah, pihaknya siap membantu untuk menyelesaikan persoalan pembangunan Turab Kali Cisadane tersebut.
“Kami telah meminta masyarakat untuk melengkapi dokumen, dan perwakilan mereka juga telah sepakat. Jika ada hal-hal administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kami akan mendukung penuh untuk memastikan proses berjalan lancar,” tambahnya.
Mantan Kepala Pusdatin Kemendagri ini juga berharap, melalui langkah-langkah ini, semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai solusi yang adil dan sesuai prosedur.
“Sehingga nantinya pembangunan Turab Kali Cisadane dapat terus berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat,” harap Nurdin.
