SERANG, LINIMASSA.ID – Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS di Banten sebagai metode pembayaran digital semakin berkembang.
Bank Indonesia (BI) mencatat, total transaksi QRIS selama periode Januari hingga September 2026 mencapai Rp101,1 triliun dengan volume sekitar 1,2 miliar transaksi.
Dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, volume transaksi QRIS di Banten mengalami kenaikan sebesar 51,76 persen. Adapun dari sisi nominal, pertumbuhannya tercatat mencapai 29,96 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten, Sofwan Kurnia, menyampaikan bahwa peningkatan tersebut menjadi gambaran semakin tingginya penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran berbasis digital.
Hingga September 2026, tercatat sekitar 3,2 juta merchant telah menggunakan QRIS di Banten. Sementara itu, jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai pengguna mencapai 4,07 juta orang.
Dari keseluruhan merchant tersebut, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendominasi dengan kontribusi mencapai 95,87 persen.
Besarnya keterlibatan UMKM memperlihatkan bahwa transformasi pembayaran digital tidak hanya berkembang di kalangan usaha besar, tetapi juga semakin dirasakan oleh pelaku usaha kecil. Kehadiran QRIS turut memberikan kemudahan dalam proses transaksi sekaligus memperluas pemanfaatan layanan pembayaran non-tunai di tengah masyarakat.
Selain mencatat perkembangan positif pada transaksi digital, kondisi perekonomian Banten juga ditopang oleh penyaluran pembiayaan perbankan. Hingga periode laporan, total kredit yang disalurkan mencapai Rp552,8 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 9,54 persen.
Peningkatan Transaksi QRIS di Banten
Peningkatan QRIS di Banten tersebut terutama berasal dari kredit investasi yang tumbuh 19,97 persen. Sementara kredit modal kerja juga mencatat pertumbuhan sebesar 9,21 persen. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sektor perbankan masih berperan dalam mendukung kebutuhan pembiayaan usaha dan kegiatan investasi di Banten.
Sementara itu, perkembangan harga barang dan jasa di wilayah Banten masih berada dalam kondisi terkendali. Pada Oktober 2026, inflasi daerah tercatat sebesar 0,20 persen secara bulanan atau month to month (mtm), sedangkan inflasi tahunan mencapai 2,76 persen.
Capaian inflasi Banten tersebut masih berada di bawah tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,23 persen.
Untuk mempertahankan kondisi tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah Banten terus mengintensifkan langkah pengendalian harga melalui strategi 4K.
Strategi tersebut mencakup upaya menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi barang, serta memperkuat komunikasi yang efektif.
Pelaksanaannya dilakukan melalui pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan secara berkala, termasuk mengoptimalkan kerja sama perdagangan antardaerah guna menjaga kelancaran pasokan.
Sofwan menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mempertahankan stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat Banten di tengah tantangan yang terus berkembang.
