CILEGON, LINIMASSA.ID – Penutupan Jalan Lingkar Selatan atau JLS Cilegon oleh ribuan warga Kampung Cigodag, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, pada Senin malam, 9 November 2026, akhirnya berakhir setelah tercapai kesepakatan melalui proses mediasi.
Warga bersedia menghentikan aksi dan kembali membuka akses jalan setelah mendapatkan respons dari pemerintah terkait sejumlah tuntutan yang disampaikan. Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dan kepolisian.
Proses mediasi digelar di sekitar lokasi demonstrasi di JLS Cilegon dengan menghadirkan perwakilan masyarakat, Pemkot Cilegon, Polres Cilegon, serta Polres Serang Kota.
Pertemuan tersebut menjadi upaya penyelesaian keresahan masyarakat setelah dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan truk pasir di kawasan JLS.
Dalam mediasi itu, masyarakat mendesak adanya perbaikan fasilitas keselamatan dan pengaturan kendaraan berat di JLS Cilegon agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, Heri Suheri, menilai aksi penutupan JLS Cilegon yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi keselamatan lalu lintas di lingkungan mereka.
“Ini ada aksi dari warga berkaitan laka lantas yang mengakibatkan korban jiwa. Ini hal yang wajar,” kata Heri setelah mengikuti mediasi.
Penutupan JLS Cilegon
Ia mengungkapkan, beberapa persoalan yang disampaikan warga berkaitan dengan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan Penutupan JLS Cilegon. Di antaranya penambahan penerangan jalan umum (PJU), pemasangan rambu lalu lintas, pembuatan garis kejut, hingga pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO).
Heri menyebut, sejumlah permintaan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti, terutama yang berkaitan dengan pemasangan rambu dan garis kejut.
Sementara untuk pembangunan JPO, pihaknya perlu melakukan pembahasan lebih lanjut karena pelaksanaannya membutuhkan dukungan anggaran.
“Ada beberapa yang bisa kita lakukan, pemasangan rambu lalu lintas, garis kejut, dan hal lain seperti JPO. Karena itu berbasis anggaran, akan kita sampaikan ke pimpinan,” jelasnya.
Selain pembenahan fasilitas jalan, Dishub Cilegon juga berencana melakukan pemangkasan pohon yang tumbuh di median jalan. Langkah tersebut diperlukan untuk memperbaiki jarak pandang pengendara ketika melintasi jalur tersebut.
Adapun mengenai permintaan warga terkait pembatasan aktivitas truk pasir, Heri mengatakan bahwa pengaturan jam operasional kendaraan akan mengacu pada Surat Edaran Wali Kota serta Keputusan Gubernur Banten Nomor 567.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Dishub Kota Cilegon akan berkoordinasi dengan instansi perhubungan di tingkat provinsi. “Kita akan koordinasi dengan Dishub Provinsi,” pungkasnya.
