SERANG, LINIMASSA.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai mengambil langkah penagihan terhadap puluhan perusahaan yang belum memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tercatat ada 430 kendaraan milik 50 perusahaan dengan total tunggakan pajak mencapai Rp4,3 miliar.
Sebagai langkah awal, Pemprov Banten mengundang seluruh perusahaan yang tercatat memiliki tunggakan untuk menghadiri pertemuan di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin, 9 November 2026. Namun, dari 50 perusahaan yang dipanggil, hanya 13 perusahaan yang datang memenuhi undangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi, mengungkapkan bahwa kewajiban pajak dari puluhan perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp4,7 miliar. Dari jumlah itu, Rp4,3 miliar di antaranya merupakan tunggakan PKB, belum termasuk potensi kewajiban pajak lainnya.
“Kalau yang tadi 50 perusahaan itu, kalau mereka hadir semua, mereka punya kewajiban itu sekitar Rp4,7 miliar, Rp4,3 miliar untuk PKB. PKB saja. Ini pemanasan saja dulu,” ujar Deden.
Ia menegaskan, perusahaan yang belum menghadiri pemanggilan tidak akan dibiarkan begitu saja. Pemprov Banten berencana mengerahkan tim gabungan untuk mendatangi langsung 37 perusahaan yang belum memenuhi undangan tersebut.
Deden menyebut, pemerintah saat ini lebih mengutamakan penyelesaian kewajiban pembayaran dibandingkan membahas kemungkinan pemberian sanksi kepada perusahaan yang menunggak.
“Ya kita tidak usah ngomong sanksi dulu. Yang pasti kewajiban mereka dulu kita kejar,” tegasnya.
Dari hasil pertemuan, sejumlah perusahaan yang hadir disebut telah menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pembayaran pajak. Bahkan, ada perusahaan yang menyanggupi pelunasan dalam waktu dekat.
Meski demikian, beberapa perusahaan masih membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi administrasi. Hal itu berkaitan dengan data kendaraan yang sudah berpindah tangan atau tidak lagi berada dalam penguasaan perusahaan, tetapi masih tercatat dalam administrasi Samsat.
Pajak Kendaraan Milik Perusahaan
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten, Berly Rizky Natakusumah, menerangkan bahwa total tunggakan pajak sebesar Rp4,3 miliar tersebut berasal dari 430 unit kendaraan. Berdasarkan pemetaan sementara, sebagian besar perusahaan yang masuk dalam daftar penunggak pajak berada di wilayah Tangerang.
Berly menjelaskan, rentang waktu keterlambatan pembayaran pajak kendaraan tersebut berbeda-beda, mulai dari satu hingga dua tahun.
Salah satu kendala yang ditemukan adalah belum diperbaruinya data kepemilikan kendaraan setelah terjadi transaksi penjualan. Akibatnya, kendaraan yang sudah berpindah tangan masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya dan tetap masuk dalam daftar tunggakan.
Ia mengingatkan perusahaan maupun pemilik kendaraan agar segera melaporkan perubahan kepemilikan kepada Samsat apabila kendaraan telah dijual.
“Di saat kendaraan itu dijual, alangkah baiknya melaporkan ke Samsat dalam rangka untuk tidak tercatat sebagai kendaraan yang menunggak bagi pemilik kendaraannya,” jelas Berly.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa upaya penagihan tersebut merupakan bagian dari pengawasan lintas sektor yang dikoordinasikan oleh Sekda Banten. Pemeriksaan terhadap perusahaan nantinya tidak hanya berfokus pada pembayaran pajak kendaraan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap perizinan usaha, aturan ketenagakerjaan, hingga ketentuan lingkungan hidup.
Berly juga menyinggung kewajiban Pajak Air Permukaan (PAP). Berdasarkan hasil pemantauan, hampir tidak ditemukan perusahaan yang memiliki tunggakan pajak dari sektor tersebut.
Kendati demikian, masih dijumpai perusahaan yang menggunakan air permukaan tanpa melengkapi persyaratan administrasi dan teknis. Di antaranya belum mengantongi Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) serta belum menyediakan meteran untuk mengukur penggunaan air.
Temuan tersebut kini menjadi perhatian Pemprov Banten dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Banten, khususnya melalui bidang intelijen serta perdata dan tata usaha negara.
