SERANG, LINIMASSA.ID – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Banten berpotensi terganggu.
Persoalan administrasi antara mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan yang menaunginya belum menemukan penyelesaian.
Jika masalah tersebut berlarut-larut, ribuan penerima manfaat MBG di Banten dikhawatirkan ikut terkena dampaknya.
Perselisihan itu mencuat dalam pertemuan antara sejumlah mitra SPPG dengan Goris, yang disebut sebagai pengelola Yayasan Sahabat Cahaya Bangsa dan Yayasan Merah Putih Berkibar. Pertemuan berlangsung di sebuah kafe di Kota Serang, belum lama ini.
Pertemuan terkait MBG di Banten tersebut digelar atas arahan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Banten. Langkah itu dilakukan setelah Goris dilaporkan ke Mapolda Banten pada Rabu, 9 September 2026 malam.
Dalam laporan tersebut, Goris diduga terkait persoalan pengelolaan dana milik mitra serta akses ilegal terhadap akun yayasan.
Salah satu mitra SPPG, Mansur, mengatakan pertemuan yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar justru belum menghasilkan kesepakatan.
“Mediasinya deadlock,” kata Mansur saat didampingi kuasa hukumnya, Sulaeman Buulolo alias Niko, Minggu (13/9/2026).
Mansur menjelaskan, SPPG yang dikelolanya menjalin kerja sama dengan Yayasan Sahabat Cahaya Bangsa. Dapur tersebut saat ini melayani sekitar 3.000 penerima manfaat MBG dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama.
Menurut dia, salah satu persoalan paling krusial menyangkut akses terhadap akun yayasan. Akses itu diperlukan untuk memasukkan berbagai dokumen sebagai bagian dari proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ia khawatir tidak adanya akses tersebut dapat menghambat proses administrasi dan berujung pada penghentian operasional dapur SPPG.
“Penerbitan SLHS harus melalui akun OSS dan dokumennya diunggah melalui sistem. Kalau kami tidak memiliki akses akun yayasan, kami khawatir dapur SPPG terkena suspend atau bahkan berhenti,” ujar warga Kota Cilegon tersebut.
Mansur menyebut sejumlah persyaratan pendukung sebenarnya telah dipenuhi. Hasil pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan, Instalasi Kesehatan Lingkungan (IKL), serta puskesmas, kata dia, sudah tersedia.
Namun, dokumen tersebut belum dapat diproses lebih lanjut karena pihak mitra tidak memiliki akses ke akun yayasan untuk melakukan pengunggahan.
“Kalau dapurnya sampai berhenti, yang dirugikan bukan hanya mitra. Ada ribuan penerima manfaat MBG yang juga akan terdampak,” katanya.
Karena itu, Mansur meminta KPPG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan kejelasan terkait langkah yang dapat ditempuh mitra apabila yayasan yang menaungi SPPG tidak lagi bersedia melanjutkan hubungan kerja sama.
Kuasa hukum sejumlah mitra SPPG, Sulaeman Buulolo alias Niko, menjelaskan pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan proses restorative justice (RJ) atas laporan yang telah disampaikan ke Polda Banten.
Menurut Niko, pertemuan itu murni dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi KPPG untuk memastikan persoalan administrasi antara yayasan dan mitra tidak mengganggu operasional SPPG.
“Ini bukan RJ. Pertemuan ini merupakan instruksi KPPG agar persoalan administrasi antara yayasan dan SPPG tidak menjadi hambatan,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah mitra menyampaikan permintaan agar Yayasan Merah Putih Berkibar tidak lagi menjadi yayasan yang menaungi kerja sama SPPG mereka. Mitra mengusulkan agar kerja sama dialihkan kepada yayasan lain.
Namun, usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari pihak terkait.
“Hasilnya belum ada kesepakatan,” ujar Niko.
MBG di Banten Terancam
Ia menambahkan, persoalan dugaan penggelapan dana maupun kerugian materiil tidak menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut. Fokusnya adalah mencari solusi atas persoalan administrasi yang berpotensi menghambat pelayanan MBG di Banten.
Niko mengingatkan, hubungan yang tidak harmonis antara yayasan dan mitra jangan sampai berdampak pada keberlangsungan program pemerintah tersebut.
“Jangan sampai program ini terganggu hanya karena hubungan antara yayasan dan mitra bermasalah. Kalau hubungan keduanya tidak baik, pelaksanaan program juga bisa ikut terdampak,” katanya.
Goris Bantah Ada Penggelapan
Di sisi lain, Goris menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengganti yayasan sebagaimana yang diminta sejumlah mitra SPPG.
Ia menegaskan posisinya hanya sebagai pihak yang membantu menghubungkan SPPG dengan yayasan, bukan sebagai pemilik yayasan.
“Saya tidak punya kapasitas untuk mengganti yayasan. Saya hanya memfasilitasi supaya mereka bisa terhubung dengan yayasan. Saya bukan pemilik yayasan,” ujarnya.
Goris juga membantah tudingan mengenai dugaan penggelapan dana milik mitra SPPG. Menurut dia, dana yang belum diterima mitra bukan karena diselewengkan, melainkan masih dalam proses pemeriksaan rekening.
“Tidak ada penggelapan. Ada pengecekan rekening, itu alasan kenapa belum dibayarkan,” tuturnya.
