PANDEGLANG, LINIMASSA.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) masih memberlakukan penghentian sementara operasional terhadap 14 dapur MBG di Pandeglang.
Meski demikian, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan Mei 2026 lalu yang mencapai 20 dapur.
Kebijakan suspend dapur MBG di Pandeglang dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait standar kebersihan, keamanan pangan, dan kelayakan fasilitas dapur.
Sejumlah pelanggaran menjadi alasan utama penghentian sementara operasional dapur SPPG. Di antaranya belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pelanggaran terhadap prosedur operasional standar (SOP) keamanan pangan, hingga kondisi infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan BGN.
Wakil Ketua Satuan Tugas MBG Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, mengatakan bahwa jumlah dapur MBG di Pandeglang yang terkena suspend kini berkurang setelah beberapa pengelola berhasil memenuhi persyaratan yang diwajibkan.
“Awalnya terdapat 20 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya. Saat ini enam dapur sudah kembali aktif setelah status suspend dicabut, sehingga tersisa 14 SPPG yang masih belum beroperasi,” ujarnya, Minggu 14 Juni 2026.
Menurut Doni, enam dapur yang telah kembali beroperasi dinyatakan lolos evaluasi dan verifikasi dari BGN karena telah memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan. Dengan dicabutnya status suspend tersebut, penyaluran dana operasional juga kembali berjalan.
Dapur MBG di Pandeglang
Ia menjelaskan bahwa salah satu indikator utama dalam penilaian kelayakan dapur MBG di Pandeglang adalah ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar.
Selain itu, pengelola dapur juga diwajibkan melengkapi fasilitas pendukung lain, termasuk mess dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
“Kami secara berkala mengingatkan pengelola dapur agar segera memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Fasilitas seperti IPAL, mess, dan SLHS merupakan komponen wajib dalam penyelenggaraan program MBG,” katanya.
Doni menegaskan bahwa ketiga persyaratan tersebut menjadi standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap dapur SPPG. Apabila tidak dipenuhi, maka BGN dapat menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara operasional.
“Kami terus melakukan monitoring dan evaluasi. Jika peringatan yang diberikan tidak ditindaklanjuti, maka hasilnya akan kami laporkan kepada BGN untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” tambahnya.
Saat ini, Kabupaten Pandeglang memiliki 204 dapur SPPG yang tersebar di 35 kecamatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 190 dapur telah beroperasi dan melayani program MBG bagi masyarakat.
Pemerintah daerah berharap seluruh dapur MBG di Pandeglang yang masih terkena suspend dapat segera melengkapi persyaratan yang diperlukan sehingga layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal.
