JAKARTA, LINIMASSA.ID – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yakni PT Jakarta Propertindo atau PT Jakpro dan PT Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta kembali meminta Penyertaan Modal Daerah (PMD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025
Hal itu disampaikan PT Jakpro dan PT MRT Jakarta kepada Komisi C DPRD DKI Jakarta dalam rapat pembahasan KUA-PPA 2025 pada Kamis, 25 Oktober 2024.
Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan, pihaknya membutuhkan dana sebanyak Rp5.9 Triliun untuk keperluan beberapa proyek.
“Kami setiap 5 tahun ini memperoleh profit namun belum dapat mengeliminir akomodasi kerugian, karena sejak 2008 sampai dengan 2019 operasi, ada cost yang pendapatannya memang belum ada. Namun demikian ada kontribusi kami dengan pemerintah berupa pajak yang terbesar di sini adalah PBB itu mostly setiap tahun di atas Rp10 miliar. Tahun 2023 lalu 50 miliar, September 2024 ini kurang lebih sekitar Rp58 miliar plus sewa bagi hasil 1,3 sehingga total sekitar Rp58 miliar setiap tahun,” katanya.
“Di tahun 2025 kami izinkan mengusulkan PMD yang dananya berasal dari jaga lut yaitu penerusan hibah pemerintah pusat dan penerusan pinjaman. Totalnya kurang lebih sekitar Rp5.9 triliun,” tambahnya.
Sementara, Direktur PT Jakpro, Iwan Takwin mengatakan pihaknya membutuhkan dana sebanyak Rp767.000.000.000 untuk proyek LRT fase 1B.
“Jadi disini kami menyampaikan rincian dari permohonan kami tahun 2025 nanti di Rp767.000.000.000. Ini adalah bentuk penyelesaian pembangunan LRT fase 1B, dimana akhir tahun ini 2024 target kami mencapai 42% pembangunan, dan target kami di tahun 2025 nanti itu di 80% sampai dengan 90% pembangunan fisik progresnya,” paparnya.
“Jadi target kami di 2025 akhir nanti kami bisa menyerap kurang lebih Rp4 triliun PMD yang telah disetujui. Kemudian target di 2026 nanti kami akan mulai melakukan try operation sampai dengan secara official itu akan beroperasi diakhir 2026 di Agustus dan September,” tambahnya.