linimassa.id – Google telah melakukan pemecatan terhadap 28 karyawan yang memprotes keterlibatan perusahaan dalam proyek Nimbus, proyek komputasi awan milik Pemerintah Israel dan militernya.
Aksi protes tersebut berlangsung di dua kantor Google di California dan Kota New York, Amerika Serikat, pada Selasa (16/4/2024), dan menyebabkan gelombang kontroversi di dalam dan di luar perusahaan.
Menurut sebuah unggahan di X oleh No Tech For Apartheid, sebuah kelompok yang vokal memprotes proyek Nimbus, “Malam ini, Google tanpa pandang bulu memecat lebih dari dua lusin pekerja, termasuk mereka di antara kami yang tidak berpartisipasi langsung dalam protes bersejarah yang berlangsung selama 10 jam di dua wilayah pesisir kemarin.”
Chris Rackow, Kepala Keamanan Global Google, menegaskan kebijakan nol toleransi perusahaan terhadap perilaku pengunjuk rasa dalam memo yang dikirimkan kepada seluruh karyawan.
“Perilaku seperti ini tidak mendapat tempat di tempat kerja kami dan kami tidak akan membiarkannya,” ujarnya.
Setelah melakukan penyelidikan, Google memutuskan hubungan kerja dengan 28 karyawan yang terlibat. “Kami akan terus menyelidiki dan mengambil tindakan jika diperlukan,” tambahnya.
No Tech For Apartheid mengutuk tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai “tindakan pembalasan yang mencolok”.
Mereka menyatakan bahwa “Google lebih menghargai kontrak senilai 1,2 miliar dolar dengan pemerintah dan militer Israel yang melakukan genosida dibandingkan pekerjanya sendiri.”
Proyek Nimbus: Kontroversi dan Kritik
Proyek Nimbus mencakup sistem awan dan pembelajaran mesin yang memungkinkan penyimpanan data, pengumpulan, analisis, identifikasi motif dan fitur dari data, serta prediksi potensi data dan motif. Kontrak senilai 1,2 miliar dolar untuk proyek ini ditandatangani pada April 2021 antara Israel, Google, dan Amazon.
Namun, proyek ini menuai kritik karena dianggap dapat membantu Israel melanjutkan sistem penindasan, dominasi, dan segregasi terhadap rakyat Palestina yang mirip apartheid.
Kritikus berpendapat bahwa sistem ini dapat mengumpulkan semua sumber data yang disediakan oleh Israel dan militernya, termasuk basis data, sumber daya, dan bahkan sumber observasi langsung seperti kamera jalanan dan drone.
Kontroversi seputar proyek Nimbus menunjukkan kompleksitas hubungan antara teknologi, politik, dan hak asasi manusia, serta menyoroti peran besar perusahaan teknologi dalam isu-isu global yang sensitif. (AR)
