linimassa.id – Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan mengungkap, selama 2022 menemulan banyak pelanggaran melawan hukum yang dilakukan oleh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kota Tangeerang Selatan.
Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Silpia Rosalina mengatakan, temuan berpotensi melanggar hukum banyak pada pelanggaran administrasi.
Silpia menerangkan, Tangsel sebagai kota baru hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang banyak terkendala soal administrasi
“Kita harus mengkui Tangsel ini masih muda tahun 2008, tapi itu tidak bisa jadi alasan semuanya dimaklumi. Dalam administrasi hukumnya dulu punya kabupaten sekarang Tangsel,” kata Silpia, Jumat (23/12/2022).
“Surat menyurat itu administrasi. Kalau lah ada kesengajaan untuk membuat surat menyurat, di situlah celahnya,” sambung Silpia.
Silpia menerangkan, potensi pelanggaran hukum banyak ditemukan berkaitan dengan masalah pengadaan lahan.
“Dari kegiatan kegiatan pengadaan antisipasinya setiap kegiatan selalu dihadiri oleh jaksa penuntut. Khususnya di akhir tahun mereka kan penyerapan anggaran, oh tidak bisa sembarangan. Sekali lagi, aministrasi,” terang Silpia.
Silpia mengaku, sudah sering mengingatkan baik jajaran Forkopimda hingga para kepala OPD untuk tidak mencari celah dengan melakukan pelanggaran hukum.
“Jangan cari masalah. Saya selalu mengingatkan dari forkopimda ke pak wali dan opd pengguna anggaran, hati-hati tolong dalaam penggunaan anggaran,” tekannya.
