Jakarta, LINIMASSA.ID – Dikatakan Menteri BUMN Erick Thohir, bahwa di perusahaan BUMN dinilai sulit menghilangkan praktik korupsi, namun bukan berarti budaya korupsi tak bisa ditekan. Untuk itu Erick Thohir membawa kementeriannya akan bekerja sama dengan KPK untuk membangun sistem yang dapat menekan kasus korupsi di perusahaan pelat merah tersebut. Serta bisa tekan korupsi di BUMN.
Pernyataan ini disampaikan Erick usai pertemuan dengan KPK dalam membahas pencegahan korupsi.
“Di sinilah mengapa kita berkonsultasi, dan sekalian kita akan membuat sebuah sistem yang tadi didukung penuh oleh KPK, dan kami sejak awal Kementerian BUMN juga program bersih-bersih itu kita dorong, sehingga kita bisa menekan yang namanya kasus korupsi. Kita menekan, kita tidak menghilangkan karena tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Bukan karena tidak mampu, tetapi memang sistem dan leadership yang harus kita terus bangun,” kata Erick Thohir, bicara tekan korupsi di BUMN, Selasa 29 April 2025.
Orang nomor satu di BUMN itu menjelaskan pertemuannya dengan pimpinan KPK juga mengkonsultasikan terkait UU Nomor 1/2025 tentang BUMN dan BPI Danantara. la mengungkap dalam waktu hingga tiga pekan ke depan kementeriannya dan KPK akan menyelesaikan payung kerja sama terkait pengawasan penggunaan anggaran Danantara.
“Supaya kita bisa mendorong visi bapak Presiden bagaimana Danantara ini bisa menghasilkan seperti yang dimaui pada saat ini oleh anak cucu ketika tadi, sumber daya alam kita sudah tidak memadai untuk memberikan kontribusi lebih untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk itu kita harus tekan korupsi di BUMN,” pungkasnya.
