linimassa.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Usaha Milik Daerah (BUMD) jadi salah satu Raperda yang bakal dibahas di DPRD Tangsel tahun 2023 ini. Lalu apa urgensinya?
Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Bambang Noertjahjo menerangkan urgensi dari usulan Raperda tersebut.
Bambang mengatakan, pihaknya sedang berupaya agar Raperda tersebut dapat segera dibahas oleh Bapemperda lalu dijadikan Peraturan Daerah (Perda).
“Ya sebetulnya ini, saat ini kita sedang berupaya agar bisa masuk ke bapemperda karena urgent,” kata Bambang ditemui Senin (16/1/2023) malam.
Menurutnya, Raperda Perubahan Badan Usaha Milik Daerah itu sangat dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa badan usaha milik daerah hanya dua yang berlaku yakni Perumda atau Perseroda, bukan PT.
“Urgensinya terkait kebutuhan sesuai peraturan menteri dalam negeri bahwa hanya dua yakni Perumda atau Perseroda,” terang Bambang.
“Yang kedua juga memang kebutuhan projek nasional dan juga projek pengembangan BUMD itu sendiri. Kita dorong untuk bisa berubah mengikuti regulasi yang saat ini ada, Perumda atau Perseroda,” sambungnya.
Jika aturan tersebut dijadikan Perda, maka akan ada perubahan pada PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Tangerang Selatan.
“PT PITS minimal akan jadi dua badan hukum. Satu fokus di air satu di usaha lainnya. Usaha ini akan dikaji dengan kementerian apakah bisa dijadikan payung hukum untuk usaha, selain air. Kalau bisa, akan kita lakukan. Kalau tidak bisa, ya nanti kita akan lihat yang urgent yang mana,” jelasnya. (mat)
