linimassa.id – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberikan langkah konkret dalam mewujudkan kesetaraan dengan membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bergabung sebagai anggota Korps Bhayangkara. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa rekrutmen ini sejalan dengan komitmen Polri untuk memberikan peluang yang setara kepada seluruh warga negara.
Dalam keterangannya, Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa rekrutmen ini mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Anggota Polri. Tahun ini, Polri membuka rekrutmen untuk penyandang disabilitas baik tingkat SMU dan SMK untuk bintara Polri, sementara lulusan perguruan tinggi dapat mendaftar melalui SIPSS.
Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang diterima akan ditugaskan pada jabatan non-lapangan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi, dan sebagainya. Langkah ini sejalan dengan praktik di negara-negara maju seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris yang telah sukses merekrut polisi dari golongan penyandang disabilitas.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri memiliki total 447 ribu personel dan membuka rekrutmen dari Akpol, SIPSS, Bintara, hingga Tamtama, termasuk kelompok disabilitas. Rekrutmen SIPSS untuk penyandang disabilitas akan dibuka mulai tanggal 26 Januari hingga 1 Maret 2024, dan pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website resmi Polri.
“Bahwa tahun ini, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas, di mana rekrutmen disabilitas bintara Polri adalah untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK. Kemudian SIPSS untuk lulusan perguruan tinggi.” – Irjen Dedi Prasetyo, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia.
Dalam menjalankan program ini, Polri berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesetaraan dan inklusivitas di lingkungan kepolisian. Irjen Dedi Prasetyo menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan semangat mewujudkan pelayanan publik yang merata dan adil bagi semua warga negara. (AR)
